Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Kajian Yuridis Perlindungan Anak Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Me…

Anacaman pidana Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bila diterapkan kepada seorang anak yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka tentunya harus melihat aspek perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak, sehingga masalah yang akan dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terha…

Tanggung Jawab Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Praktik Persalinan Tanpa Izin …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.642 LEK t

Izin Berlabuh Kapal Di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hativ…

Penelitian ini membahas mengenai Izin Berlabuh Kapal di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hative Besar Kota Ambon). Tujuan penelitian adalah mengetahui Apakah Desa Adat berwenang memberikan izin berlabuh bagi kapal di wilayah petuanan laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peratu…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Perjudian Di Kota Dobo

Dalam Hukum Administrasi Negara, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu macam perizinan yang merupakan`instrumen yuridis yang digunakan pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan dan dibuat dalam suatu bentuk keputusan administrasi (beschikking). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan dan larangan serta batasa…

Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …

Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-625-2

Deskripsi Fisik

xvi, 212 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

333.72 NIR h

Seri Hukum Bisnis : Lisensi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-421-866-9

Deskripsi Fisik

viii, 188 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.84 WIJ l

Seluk Beluk Praktis Lisensi

Edisi

1

ISBN/ISSN

979-8061-13-6

Deskripsi Fisik

87 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.048 SAL s