Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…
Perlindungan TKI telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini yang peneliti temukan adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi telah melanggar dasar hukum yang mengatur terkait kewenangan perwakilan…
Hukuman mati terhadap warga negara asing di Indonesia dalam kasus kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA), menjadi diskursus yang menarik perhatian, bukan saja masyarakat Indonesia tetapi juga publik di luar negeri. Bagi aktivis HAM, dan masyarakat internasional berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan sehingga harus dihapuskan. Sementara dalam sistem hukum…
Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (Ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra O…
Kedaulatan hukum adalah sebuah norma dan aturan yang harus dijalankan dan diterapkan atas tindakan kejahatan. Kedaulatan hukum sebuah negara adalah mutlak hak setiap negara yang harus dihormati negara lain. Kemanusiaan pula menjadi titik agar setiap manusia dapat menjadi manusia yang baik dan bukan menghancurkan manusia lainnya. Hubungan Diplomatik juga sebagai elemen penting dalam menjalani hu…