Peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur tentang tindak pidana korupsi pada undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No 20 Tahun 2001, orang yang melakukan perbuatan korupsi jelas melakukan perbuatan yang merugikan perekonomian negara, orang tersebut harus mengembalikan kerugian negara tersebut …
Perjanjian Bagi Hasil, yang diatur menurut Hukum Adat pemilik tanah yang biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah dan selalu atau dirugikan, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap maka diterbitkan Undang-Umdang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan ti…
Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan khususnya di kabupaten maluku tengah belum optimal sehingga penulis melakukan penelitian pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil di kabupaten maluku tengah. Kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan. Ketiga, mengetahui perlindungan hu…