Penerapan Pasal 38 KUHAP Oleh Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Apa Sajakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyitaan Di Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsepsual. Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan digunakan teori konsepsual. Analisis data dalam penelitian ini…

Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan …

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) pada bagian Umum, Angka 10 dan Angka 12 menegaskan bahwa terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan pelanggaran terhadap hukum pajak. Pasal 38 huruf ‘a’ dan Pasal 39 huruf ‘c’ menyatakan bahwa sanksi pidana diberikan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Dalam pelaksanaa…

Teknik Kepolisian Dalam Mengungkap Penyedia Jasa Prostitusi Tindak Pidana Eks…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.701 PAP t

Manfaat Teori Utilitarian Dalam Sistem Pemidanaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.587 KAY m

Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Antara Negeri Halong D…

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian dari masyarakat hukum Indonesia yang dalam perkembangannya selalu retan terhadap perkembangan zaman. Masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak- haknya. namun dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak – hak dari masyarakat hukum adat tersebut. Pelanggaran terhadap …

Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Bank …

Nasabah pada industri perbankan di Indonesia relatif masih tertinggal. Banyaknya pengaduan negatif oleh nasabah kepada media massa berdampak langsung terhadap kredibilitas bank sebagai lembaga kepercayaan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan kepada nasabah melalui PBI tentang Mediasi Perbankan. Penyelesaian sengketa perbankan…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Helm INK Ditinjau Dari Un…

Hak kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga memiliki nilai. Dalam perkembangannya, muncul berbagai macam Hak Kekayaan Intelektual yaitu Hak Merek sebagai mana diatur dalam Undang-Und…

Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Dan Subrograsi Dalam Perjanjian Surat Jaminan …

Surety bond merupakan penjaminan yang diberikan oleh lembaga penjamin, yaitu perusahaan asuransi (surety company) kepada kontraktor (principal) dengan maksud apabila principal gagal memenuhi kewajibanya, maka surety company akan bertanggung jawab terhadap pemilik proyek (obligee) untuk menyelesaikan kewajiban. Surety bond diperkenalkan di Indonesia sejak diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keua…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. Wahana Lestari Investama Terhadap Pencemaran …

PT. Wahana Lestari Investama diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup di Desa Sawai, yang berdampak terjadinya kerugian yang dialami baik pada lingungan hidup maupun masyarakat yang tinggal disekitar kegiatan tersebut, maka pihak perusahan PT. WLI harus bertanggung jawab baik terhadap pencemaran lingkungan hidup maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dalam hal di atas Pasal 13…

Perlindungan Hukum Terhadap Kelebihan Kapasitas Angkut Penumpang Transportasi…

Pemberitaan yang dipublikasikan oleh salah satu Portal Berita Maluku yaitu Siwalima News, bahwa Kapal yang melayari rute Ambon-Namrole (Bursel) yaitu KMP Tanjung Kabat, sesuai daya angkut hanya mampu mengangkut 190 penumpang, namun ternyata tiket yang sudah terlanjur terjual sebanyak 300 tiket. Bahkan para penumpang pemegang tiket tersebut telah berada di kapal, pihak pelayaran memberikan penam…

Implikasi Peraturan Bank Indonesia Dalam Pencabutan dan Penarikan Dari Pereda…

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/14/PBI/2010 Pencabutan dan Penarikan dari Peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) bahwa “Bank Indonesia mencabut dan menarik dari peredaran Uang Logam Pecahan Rp. 25 Tahun Emisi 1991, Uang logam rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai al…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Minyak Kayu Putih Tanpa Lab…

Kebutuhan dan permintaan oleh masyarakat akan Minyak kayu putih tanpa label menopang pertumbuhan volume penjualan minyak kayu putih Pentingnya akan kebutuhan minyak kayu putih ini menimbulkan dampak semakin meningkatnya industri minyak kayu putih . Masyarakat kota ambon dapat dengan mudah menemukan berbagai macam produk minyak kayu putih di pasaran. Walaupun begitu tidak semua produk minyak kay…

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Pemegang Hak Atas Desain Industri Folding …

Memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini dilihat dari kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Sehingga permasalahan …

Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Lion Parcel Terkait Inf…

Mengikuti perkembangan dari perekonomian yang modern kebutuhan hidup manusia sangatlah banyak. Baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan. Salah satu kebutuhan tambahan adalah tentang kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang dari rumah ke rumah sering kali dikenal dengan sebutan Lion Parcel merupakan salah satu jasa pengiriman barang. Ada berberapa peristiwa hukum y…

Tanggung Jawab Produsen Di Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Produ…

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 15 menyatakan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Dengan adanya aturan ini tentu membantu untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada khususnya sampah minuman berkemasan plastik. Namun, pada realitanya untuk kota Ambon pen…

Penerapan Asas Proporsionalitas Para Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan…

Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan kedudukan serta penmenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terkadang menimbulkan terjadinya sengketa dalam kontrak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas para pihak dalam kontrak pengadaan barang…

Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Kepemilikan Dalam Industri Media Massa Ele…

Pembatasan Kepemilikan merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 18 Ayat (1) bahwa “Pemusatan kepemilikan dan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, di satu wilayah siaran maupun dibeberapa wilayah siaran dibatasi”. Seperti yang dimili…

Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsum…

Kehidupan modern makin dicirikan oleh canggihnya perangkat untuk memperoleh data. Manusia modern makin bergantung kepada kegiatan mandapatkan data yang secara teknis dinamakan pengukuran. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan tera ulang timbangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai upaya perlindu…

Ganti Rugi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam praktek kontrak pengadaan barang/Jasa kedudukan pemerintah biasanya lebih kuat dan lebih dominan dari pihak swasta, hal mana kontrak tersebut telah dibuat dalam bentuk kontrak standar, karena telah disiapkan t…

Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi Sosial Media Inst…

Penggunaan media sosial akhir-akhir ini marak sekali pengguna media sosial yang datang ke Bioskop tidak hanya untuk menikmati film yang akan ditonton, tetapi juga sekalian mempublikasikan film yang sedang ditontonnya ataupun melakukan Live streaming melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Live pada saat pemutaran film. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu pelanggaran hak cipta dan oto…