Problematika Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1039 MUS p

Tinjauan Yuridis Terhadap Modus Operandi Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota…

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Pencurian pun dilakukan dengan bermacam cara. Modus operandi merupakan teknik atau cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing, tugas dari masing-masin…

Koordinasi Fungsional Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera ters…

Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Melibihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Karena hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan …

Analisa Yuridis Pembukaan Informasi Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucia…

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis pembukaan rahasia bank terkait tindak pidana pencucian uang dan merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data-data sekunder dengan memahami hukum sebagai norma positif dalam si…

Visum Et Repertum Bagi Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan

Visum et repertum merupakan salah satu alat buktisurat yang biasa digunakan dalam proses pembuktians suatu perkara pidana terutama di dalam proses penyidikan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu,penyidik sangat bergantung pada visum et repertum untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Melihat kasus penganiayaan dikota ambon yang termaksut salah satu tindak…

Perlindungan Hukum Dalam Hal Penerapan Pasal 378 KUHP Dalam Hubungan Kontrakt…

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa didasarkan pada kontrak dari perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan perusahaan penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksaan pengadaan barang dan jasa tersebut sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa dikor…

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 Te…

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek…

Pengamanan Barang Bukti Oleh Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Polda Maluku

Pelaksanaan pengelolaan barang bukti, pihak Kasat Tahanan dan Barang Bukti (TAHTI) memberikan kejelasan bahwa “segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya di simpan di Satuan Tahanan dan Barang Bukti (selanjutnya disingkat SAT TAHTI) di gudang tempat penyimpanan barang bukti, Dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Polda Maluku dilaksanakan oleh Direktorat Tahan…

Peranan Satuan Brimob Polda Maluku Dalam Penanganan Konflik Antar Negeri Di M…

Brimob yang mempertegas komitmen Brimob dalam lingkup perpolisian demokratik, yang sipil, professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Sejumlah kebijakan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan menuju Perpolisian demokratik dengan karakteristik sipil,professional, mandiri, dan dipercaya masyarakat. Misalnya dalam penanganan masalah perkelahian di Negeri Mamala dan Morela, s…

Eksistensi Hukum Adat Pidana Ayamaru Kampung Waigo Sorong Selatan Provinsi Pa…

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang bertujuan melindungi dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluru rakyat Indonesia. Penegakan hukum pidana akan mencapai puncaknya apabila semua peraturan / perundang- undangan sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bangsa yang terdiri dari aspek kemajemukan, hukum merupakan salah satu alternat…

Penyelesaian Perbuatan Persetubuhan Terhadap Anak Melalui Hukum Adat Duan Lol…

Persoalan pidana sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia dan dihukum sesuai dengan aturan dalam KUHP maupun UU sebagai alternatif pidana yang dikenakan bagi pelaku. Tetapi lain halnya dengan Duan Lolat sebagai atu…

Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Pada Tahapan Penyidikan (Kajian Undang-Undang…

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana …

Pemenuhan Terhadap Hak-Hak Warga Binaan (Studi Pada Lapas Kelas II A Ambon)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1022 ERL p

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Dalam Prespektif Manajemen Peradilan …

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penegakan hukum tindak pidana perikanan dilihat dari prespektif hukum dalam peradilan pidana di Indonesia, Masing-masing aparatur pemerintah penegak hukum berdasarkan penunjukan oleh ketentuan peraturan yang ada menjadikannya sebagai dasar bertindak dalam melaksanakan fungsi dalam penegakan hukum di laut. Masing-masing aparat yang mengemban amanah u…

Kajian Yuridis Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam…

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, termasuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesi…

Penetapan Perbuatan Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : Bagaimana menentukan pasal sangkaan dalam undang-undang narkotika apabila fakta temuan…

Peran Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotik…

Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap mereb…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Tidak …

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mememuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim harus menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.. Pertimbangan non yuridis (sosiologis) menekankan …

Tinjauan Yuridis Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penelitian ini mengkaji apakah pelaksanaan peradilan In Absentia terhadap terdakwa tindak pidana korupsi tidak melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan In Absentia terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan …