Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korup…
Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 “Advokat tidak dapat dituntuit baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”. Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 disebutkan juga secara ekspisit apabila yang dimaksud dengan itikad baik adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1102 MAN p
Akibat Hukum Ketidakhadiran Saksi Dalam Pemeriksaan Di Pengadilan
Keberadaan saksi dalam persidangan sangatlah penting guna memberikan keterangan dalam kaitan dengan pengungkapan suatu dugaan tidak pidana yang sedang di sidangkan dalam persidangan, namun tatkalah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan disebabkan karena berbagai alasan sehingga keterangan saksi kemudian dibacakan dalam persidangan. Tentunya terhadap keterangan saksi yang dibacakan dala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1101 HAU a
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasaan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca K…
Konflik sosial di Kota Ambon mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bangunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bangunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bangunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1088 SOU p
Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahu…
Pemberlakuan undang-undang merek dan indikasi geografis akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek tersebut sehingga pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusif atas merek sehingga dapat menjual produk barang dan jasa sesuai dengan kualitas aslinya. Ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1087 PAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua
Tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anakanak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Para pelaku dari tindak pidana perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1086 SAH p
Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polairud Polda Maluku
Penegakan hukum oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda Maluku dari data 3 Tahun diketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan belum maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Rumusan Masalah adalah Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polair?. Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian yuridis empiris, tipe penelitian diskriptif analit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1085 TER p
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Penyu Di Kabupaten Kepulauan Aru
Penyelundupan penyu diartikan sebagai seseorang yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan penyu ke atau dari dalam negeri dan bertentangan dengan hukum yang ditentukan dengan sah. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan penyu di Kabupaten Kepulauan Aru. Sarana…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1080 KAD p
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Dari Ancaman Teror (Dalam Prespektif…
Pada hakikatnya bentuk teror yang disebarkan dapat berupa intimidasi dan ancaman, pembunuhan, penganiayaan, pemboman, peledakan, pembakaran, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan lain sebagainya. Dampak dari bentuk-bentuk teror tersebut sangat beragam, antara lain timbulnya kepanikan, perasaan takut/terintimidasi, kekhawatiran, kehilangan harta benda, ketidakpastiaan, bahkan kematian. Se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1074 MAK p
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembajakan Video Compact Disc (VCD) Sebagai Kej…
Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundangundangan sebelumnya. Pada masa sekarang kemajuan teknologi dan informasi, telah memberikan kontribusi terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan-ciptaan yang termasuk Hak K…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1070 KHO p
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan Frasa Pekerjaan Lain dalam Pasal 182 huruf L UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pengurus (fungsionaris) partai politik. Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.369 PAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara