Status Hukum Terhadap Tanah Hasil Reklamasi Pantai Dalam Wilayah Kesatuan Mas…

Dalam wilayah Kota Ambon terdapat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki wilayah petuanan darat dan laut. Terhadap wilayah petuanan laut ada berbagai aktivitas diantaranya pembangunan Jembatan Merah Putih, sepanjang pesisir Halong, Lateri terdapat pembangunan di bidang perindustrian dan rumah-rumah penduduk sehingga melakukan Reklamasi. Reklamasi yang terjadi di pesisir teluk Ambon B…

Analisa Yuridis Terhadap Proses Jual Beli Tanah Adat Di Negeri Tawiri

Masalah pertanahan terus mencuat dalam proses kehidupan bangsa kita. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda diantara satu wilayah dengan wilayah lainya. Keadaan ini semakin nyata sebagai akibat dari dasar pemahaman dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Kebanyakan orang memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan membe…

Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peralihan hak atas tanah melalui proses hibah, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Pengalihan hak atas tanah kepada pihak lain dapat melalui proses penghibahan tanah yang merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan di …

Analisis Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik

Pengadaan tanah adalah suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam praktek pembebasan tanah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Saumlaki) baik yang menyangkut pengadaan tanah bagi kepentingan pembangunan untuk kepentingan umum maupun swasta selalu menimbulkan keributan dan masalah, khususnya dalam hal ganti ke…

Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Petuanan Yang Di Man…

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketetntuan hukum dari kesewenangan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tana…

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Atas Proses Pengukuran Tanah Tanpa M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.623 TUA t

Peranan Masyarakat Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Adat Akibat M…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.618 SAL p

Analisis Hukum Ganti Kerugian Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga …

Pengadaan tanah di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan semakin hari semakin meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Akan tetapi belakangan ini muncul berbagai masalah mengenai pengadaan tanah ini yang menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Perubahan demi perubahan peraturan satu terhada…

Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pro…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.615 SAL t

Kajian Yuridis Eksekusi Atas Penetapan Pengadilan Terhadap Ganti Kerugian Dal…

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Eksekusi atas Penetapan Pengadilan atas Konsinyasi terhadap Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Underpass untuk Kepentingan Umum, bahwa Bahwa Pasca putusan Konsiyasi dimaksud, maka sesuai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinya…