Kajian Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Pertama Berda…

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, di mana laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dalam ikatan sakral dalam suatu pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan Yang Maha Esa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan…

Upaya Hukum Terhadap Pekerja Yang Menerima Upah Dibawah Upah Minimum Regional

Masih banyak kasus gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) terjadi di Indonesia, karena diketahui banyak perusahaan yang tidak memahami aturan hukum terkait pengupahan atau banyak perusahaan sudah mengetahui namum tidak mematuhi aturan tersebut. Selain itu, para pekerja juga tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga pembiaran terus dilakukan. Ada beberapa contoh kasus nyata di buru…

Pertanggungjawab Hukum Terhadap Dampak Pertambagan Emas Di Gunung Botak

Usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian yang bernilai ekonomi dan apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat, dapat dijadikan pengembangan wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33, ayat (3) yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh …

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…

Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…

Perlindungan Hukum Bagi konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Stan…

Untuk menjamin keamanan dalam mengkonsumsi pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hakhak konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 yakni: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebut, maka k…

Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…

Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …

Aspek Hukum Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum

Inti dari kampanye hitam adalah upaya terorganisir untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih melalui berbagai cara, seperti penipuan, rayuan jahat, sindiran atau desas-desus yang ditujukan kepada kandidat atau kandidat yang menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan fenomena resistensi pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas aspek hukum pidan…

Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Order…

PT. Grab Indonesia bekerja sama dengan para mitra atau pengemudi untuk melakukan perjanjian kemitraan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sesuai Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak menjadi hubungan kemitraan. Namundala…

Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan Penyerahan Hak Pengelolahan Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukum bagi Pemerintah Daerah yang tidak memberikan hak pengelolaan wilayah laut kepada Masyarakat Hukum Adat. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah m…

Fungsi Dan Akibat Hukum Pengakuan Terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian H…

Dalam Hukum Internasional, Negara merdeka terbentuk oleh setidaknya empat unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Adapun permasalahan yang dikaji terkait hal tersebut yaitu bagaimana pengaturan dan fungsi pengakuan menurut Hukum Internasional, serta apa akibat hukum yang timbul jika suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penilitian ini menggunaka…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga dalam memberikan perlindungan hukum dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kekerasan seksual. Bentuk pendampingan, pemantauan, advokasi perlindungan hukum yang diberikan sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Namun meskipun demikian undang-undang tersebut belum menampakan secara tegas mengenai…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana telah di atur dalam Pasal 285 KUHP tidak serta-merta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Amb Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap …

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Suaka Ekstrateritorial dan Akibat Hukumnya

Suaka ekstrateritorial merupakan praktik pemberian perlindungan internasional di luar wilayah teritorial suatu negara yang kerap dilakukan atas dasar eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan misi diplomatiknya, dalam beberapa kasus pemberian suaka ekstrateritorial terkadang dianggap mereduksi kedaulatan suatu negara …

Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.970 TET p

Hambatan Dalam Penindakan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana…

Sebagai pilar dalam menjaga ketertiban dunia dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Polri dituntut untuk dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri, salah satunya ialah pelanggaran Asusila. Sistem Penegakan Hukum dipertanyakan dalam perka…

Akibat Hukum Bagi Anak Di Luar Kawin Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran

lahiran anak. Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah dengan adanya realitas yang terjadi bahwa si anak yang lahir di luar nikah telah mengikuti Ibunya yang belum menikah sehingga tidak memiliki kartu keluarga untuk membuat akta kelahiran melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga anak te…

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, dengan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Pencurian sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak milik pribadi juga dapat diatasi melalui pendekatan Restorative Justice. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang mana suatu perbuatan yang a…

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Kekuatan Hukum Mengikat Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya T…

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah diskresi oleh Kepala Desa Kokwari yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai bentuk dugaan korupsi dalam hal penyalah gunaan Dana Desa. Badan Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan sidang pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kokwari dan mem…