Studi Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib kedalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya dalam lembaga pemasyarakatan banyak terjadi kendala dalam melakukan pembinaan pada narapidana karena masih banyak narapidana yang tidak taat pada aturan yang telah di tetapkan. Kare…

Kajian Yuridis Penahanan Pelaku Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga

Mengenai tentang keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah …

Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapi…

Program dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satunya yaitu pemberian Asimilasi, yang merupakan bagian dari program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan. Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Tujuan dari penelitian ini penulis akan Mengkaji dan…

Pertanggungjawaban Tindakan Menembak Oleh Anggota Polri

Penggunaan senjata api oleh Anggota Polri di dasarkan pada Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 dan Perkap No. 8 Tahun 2009. Oleh karena itu, setiap tindakan Anggota Polri harus dapat dipertanggungjawaban. Pada dasarnya Anggota dalam menjalankan tugas di Lapangan diperhadapkan dengan keadaan bahaya, sehingga setiap anggota harus dilengkapi dengan senjata api guna menegahkan hukum di ten…

Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery …

Ketentuan tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang berhubungan dengan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah di atur dalam Pasal 374 KUHP. Walaupun terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang ancaman pidana paling lama terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang berhubungan dengan hubungan kerja atau karena pencarian,namu…

Sarana Pidana Dalam Pelaksanaan Putusan Bawaslu Yang Tidak Dilaksanakan Oleh …

Pemilihan umum adalah proses penyaluran kedaulatan rakyat, namun banyak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilhan Umum. Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum primer,sekunder dan tresier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang apakah pidana dapat digunakan sebagai sarana terakhir dalam pel…

Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak anak korban pornografi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep, pendekatan kasus, Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum …

Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Maluku

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan po…

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamananpangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis As…

Peran Pemerintah Kota Ambon Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah …

Data dari lembaga Pemberdayaan Perempuan Kota Ambon menunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagimana data yang ditemukan Komis…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artis Yang Mengendors Investasi Bodong Pad…

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Terdapat kasus yang menarik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mengungkap kasus investasi ilegal dengan omzet hampir Rp 750.000.000.000 …

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Penyelesaian Perkara Penganiayaan (Vide Pasal 351 ayat (1) KUHP) Di Polsek Md…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1408 TIV p

Penegakan Hukum Terhadap Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Rum…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas penegakan hukum terhadap penyembelian ternak/sapi Ruminansia Betina Produktif Di Rumah Pemotngan Hewan Di Kota Ambon. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptifanalitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terknikn pengumpulan bahan hukum melalui stud…

Penyidikan Perkara Anak Di Bawah 12 Tahun Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pi…

Anak merupakan mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta dapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada 3 satupun manusia yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua dan orang tua tersebu…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan peraturan daerah yang partisipatif adalah dari sisi peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah selain itu masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Tindakan Parkir Di Jembatan Merah Putih

Penegakan hukum administrasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Tetapi dalam melakukan tindakan pengawasan dan penerapan sanksi bagi ketidak taatan warga masyarakat terhadap norma hukum atau peraturan perundang-undangan pemerintah tentunya harus memperhatkan landasan hukum dan substansi normatif yang merupakan sumber keabsaan dan se…

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Petani

Undang-undang no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam pasal 37 menerangkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Penjelasan Pasal 37 UU no 19 /2013. Penjelasan Pasal 37 UU No.19/2013 bahwa N…

Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa di KabupatenKepulauan Aru adalah pemerintah desa yang mendukung adanya Good Governance kh…

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Resor Kepulauan Aru

Bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak dipraktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (transnational organise crime) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semaki…