Ditapis dengan
Pembatalan Merek Bensu Dengan Alasan Persamaan Pada Pokoknya Atau Seluruhnya
Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu, engan merek yang terdaftar, pengusaha memperoleh suatu perlindungan hukum terhadap merek. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dalam hal terjadinya persamaan pada poko…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.769 TAM p
Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi …
Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataanya perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih sangat kurang sehingga anak-anak rentan menjadi korban dalam tindakan eksplo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1472 THE a
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi T…
Penyebaran karya sinematografi begitu banyak pada masa ini, terkhususnya dalam saluran pada aplikasi Telegram, pemilik saluran tersebut menyebarkan karya sinematografi milik orang lain tanpa izin, dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.767 SUT p
Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…
Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1470 PEL k
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 306/Pid…
Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana perampasan jenazah covid-19 melaui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis. Hal ini memunculkan masalah yang ingin diteliti adalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku perampasan jenazah covid-19 menurut undang-undang No. 6 Tahun 2018 Tentang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1469 ARN p
Kajian Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Anak (Studi Kasus Kecamatan Wer…
Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah perkelahian antar anak di kecamatan werinama dalam kajian kriminologis. Pengertian kenakalan anak atau jusvenile delinquency kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang berisifat anti sosial. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah Mengapa anakanak di desa werinama sering melakukan perkelahian antar kelompok Jenis peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1468 RUM k
Koordinasi Fungsional Penyidik POLRI Dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraa…
Dewasa ini pelanggaran lalu lintas sering ditemui, dan pelanggarnya bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak membawa anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam proses penegakan hukum pada tahap penyidikan, anak dititipkan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan anak (LPKS) sebagai lembaga sosial yang merupakan tempat pelayanan kesejah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1466 KAR k
Penerapan Traditional Fishing Rights Nelayan Indonesia Di Wilayah Perairan Au…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Traditional Fishing Right Indonesia di wilayah di perairan Australia yang telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS) dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974 yang telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayannelayan tradision…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.258 SIL p
Penghentian Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana
Kepolisian sebagai penegak hukum dapat melakukan penyidikan atau pengehentian penyidikan suatu perkara tindak pidana berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU Polri. Namun Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyelidik dan penyidik adalah bagian penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1464 SIA p
Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Dit…
Pokok kajian masalah pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. Berkaitan dengan warisan yang dikuasai oleh anak-anak dari istri kedua tanpa membagi dengan anak-anak dari istri pertama setelah meninggalnya ayah mereka dilihat dari hukum Perdata. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.764 PAR p
Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagain Barat
Pertentangan antara Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa dan Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri. dimana telah di tetapkan seluruh 92 negeri yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai desa di dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019 sedangkan dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019 sampai saat ini belum ditetapkan negeri-negeri yang suda ada sebagai negeri di Kabupaten SBB…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.437 SAM p
Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Marga Masyarakat Hukum Adat Suku Woirata…
Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat hukum adat suku Woirata merupakan sengketa hak atas tanah marga yang sampai saat ini belum ada upaya penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.763 LEW p
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Yang Lingkungan Hidupnya Tercemar
Isu hukum dalam penulisan ini antara lain (1) Apakah ada perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat korban pencemarandan (2) Bagaimana upaya hukum terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat yang lingkungan hidupnya tercemar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan peratur…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.436 POH p
Makanisme Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara Anak
Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita – cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1461 YUN m
Berita Acara Pemeriksaan Dan Pemberkasan Pada Tingkat Penyidikan
Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan.Proses pembuktian dimulai dari tahap penyidikan dengan dibuatnya Berita Acara Penyidikan (BAP) yang termasuk dalam isi berkas perkara. Kualitas pembuatan Berita Acara Pemeriksaan sangat menentukan proses persidangan yang akan berlangsung. Adapun tujuan penelitian ad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1460 ANW b
Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahan…
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pembinaan adalah untuk meningkatkan wawasan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kemba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1458 SIP h
Kajian Yuridis Tentang Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melak…
Pada masa sekarang ini, perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah kita temukan. Harus diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlind…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.762 SIP k
Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian remisi terhadap narapidana yang dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besarnya mengalami kelebihan penghuni. Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini terdapat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1456 ALF a
Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi
Indonesia berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sejak tahun 2005 telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh Transparency Internasional yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1455 MAN p
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…
Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1454 LES t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara