Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Kejahatan pencucian uang merupakan masalah yang terjadi semakin meluas dan mendapat perhatian khusus baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama antar Negara. Kejahatan pencucian uang ini pada awalnya merupakan kejahatan yang ada kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius dan atau narkotika. Tetapi saat ini kejahatan pencucian uang telah dihubungkan dengan p…

Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Tindak Pidana Korupsi

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi di implementasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif ma…

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan “Sistem Pembuktian Terbalik” yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya.Berdasarkan uraian…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap P…

Hakim sebagai panglima dalam lingkup peradilan di Indonesia. Berbicara pada hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga seperti salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung sudah sering terjadi dan aturan yang dipakai hanya mengacu pada UU Perlindungan anak dan UU PKDRT, tetapi ancaman pidana yang berlaku kadang menjadi pertimb…

Perdamaian Dengan Pendekatan Mediasi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Penyelesaian perkara pidana dalam restoratif justice dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan …

Perbuatan Penipuan Dalam Suatu Perjanjian Yang Dapat Dikualifikasi Sebagai Ti…

Dalam pelaksaan suatu perjanjian sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa di korbankan akan mengajukan upaya hukum. Penipuan merupakan delik pidana yang di atur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya “tipu musliat” dan “rangkaian kebohongan” sehingga …

Penerapan Pasal 38 KUHAP Oleh Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Apa Sajakah Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyitaan Di Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsepsual. Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan digunakan teori konsepsual. Analisis data dalam penelitian ini…

Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan …

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) pada bagian Umum, Angka 10 dan Angka 12 menegaskan bahwa terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan pelanggaran terhadap hukum pajak. Pasal 38 huruf ‘a’ dan Pasal 39 huruf ‘c’ menyatakan bahwa sanksi pidana diberikan bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Dalam pelaksanaa…

Eksistensi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Dalam Penaganan B…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.949 HER e

Implementasi Hak-Hak Tahanan Di Rumah Tahan Negara Kelas II A Ambon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.948 ATT i

Studi Terhadap Larinya Warga Binaan Dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.947 HAK s

Tinjauan Kriminologis Tentang Prostitusi Terselubung Pada Tempat Hiburan Mala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.945 GUS t

Kajian Yuridis Terhadap Saksi Yang Tidak Memenuhi Panggilan Penyidik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.944 KAT k

Prosedur Penyitaan Dan Pembukaan Paket Layanan Pos Yang Berhubungan Dengan Du…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.943 PAU p

Penyitaan Harta Kekayaan Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.942 ANA p

Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Hal Penetapan Status Tersangka Berdasarka…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.941 MAN p

Kajian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Putusan Pengadilan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.940 SEI k

Penerapan Pasal 170 KUHP Dalam Kasus Pengeroyokan (Studi Putusan PN Ambon Nom…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.939 WEL p

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Masyarakat Adat Tanimbar

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.938 LIN p

Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Polri Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Eti…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.937 RAS p