Kebijakan Formulasi Penanggulangan Kejahatan Cyberporn Di Indonesia

Di era modern yang berbasis teknologi ini. muncul kejahatan-kejahatan baru yang sangat meresahkan yaitu ciber crime, dan salah satunya adalah cyberporn. Kejahatan ini disebabkan karena minimnya kontrol terhadap peredaran cyberporn, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, kemudian mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikons…

Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum

Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius karena telah menghilangkan hak-hak ekonomi dan social masyarakat.Orang benar-benar benci korupsi, mereka bahkan mengutuk penjahat yang telah mencuri uang negara. Di sisilain, orang memiliki kebiasaan memberikan suap untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti menjadi pegawai negeri sipil, mempercepat pengolahan dokumen dan lain-lain.Sehingga pe…

Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Eksistensi dari penegakan hukum adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga hal i…

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Persekusi Dalam Hukum Pidana

Kejahatan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi kehidupan manusia. Kejahatan berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi, sama halnya dengan persekusi yang makin berkembang pesat di era keterbukaan dan makin mencuat ketika dicampurkan dengan kepentingan yang berbau politik di Indonesia. Tindakan persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau sekelompok or…

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Pasal 55 KU…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1050 ENG p

Kebijakan Formulatif Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Int…

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) membuat manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, perkembangan Iptek membawa dampak yang baik bagi kehidupan manusia namun, berdapak buruk juga bagi kehidupan manusia, banyak kejahatan baru yang muncul seiring dengan pekembangan Iptek, salah satunya adalah perjudian dengan mengunakan melalui internet, hukum harus berkembang bersama den…

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulka…

Analisa Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarak…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1042 SAR a

Koordinasi Fungsional Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera ters…

Analisa Yuridis Pembukaan Informasi Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucia…

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis pembukaan rahasia bank terkait tindak pidana pencucian uang dan merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis data-data sekunder dengan memahami hukum sebagai norma positif dalam si…

Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 Te…

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek…

Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Berdasa…

Dalam perkara psikotropika, masyarakat juga merasa bahwa ancaman pidana yang begitu tinggi, yang mana tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika tidak diterapkan secara penuh oleh hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara untuk beberapa bulan saja. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin hari semakin …

Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Kerugian Negara Dari Perspektif Tindak Pida…

Tidak Pidana korupsi dan Tindak Pidana Perpajakan ialah kedua hal yang berbeda pada dasarnya karena diatur dalam Undang Undang yang berbeda tindak pidana korupsi diatur dalam Undang Undang tindak pidana korupsi sedangkan tindak pidana pajak diatur dalam Undang Undang Perpajakan delik pajak dan delik korupsi juga berbeda Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analit…

Pemeriksaan Perkara Pidana Anak Pada Tahapan Penyidikan (Kajian Undang-Undang…

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana …

Kajian Yuridis Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam…

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, termasuk Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesi…

Penetapan Perbuatan Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : Bagaimana menentukan pasal sangkaan dalam undang-undang narkotika apabila fakta temuan…

Peran Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotik…

Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap mereb…

Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Terpidana Korupsi Yang Meninggal Dunia

Pidana denda dalam Pasal 10 KUHP didalam kelompok pidana pokok ditempatkan sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Pidana denda diancamkan dan seringkali menjadi alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen) yang tercantum dalam Buku III KUHP, demikian juga terhadap bagian kejahatan – kejahatan …

Kajian Penologis Penayangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Utilitari…

Pemberian sanksi penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini tidak menurunkan perbuatan korupsi bahkan menaikan angka statistik kejahatan korupsi oleh para pejabat Negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara. Seharusnya sanksi pidana harus dibarengi dengan sanksi sosial agar para koruptor dapat merasa malu…

Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul rasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas.” Jenis Penelit…