Ditapis dengan
Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pe…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 16 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb dan Putusan Nomor : 24 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb Penelitian dilakukan Pada Pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1138 SIE d
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika Gol…
Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkotika merupakah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penuruna atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1126 UMA a
Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pid…
Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1076 ARI k
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan Frasa Pekerjaan Lain dalam Pasal 182 huruf L UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pengurus (fungsionaris) partai politik. Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan men…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.369 PAT k
Kajian Yuridus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 118 / PDT. G / 2015 / P…
Penelitian ini mengkaji atas putusan pengadilan negeri ambon No. 118 / PDT. G / 2015 / PN. AB Terhadap sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1066 yang dalam isi putusannya menyatan bahwa “gugatan yang di ajukan oleh penggugat di batalkan atau tidak dapat di terimah karena bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat tidak benar atau mengada-ngada, dan eksepsi oleh tergugat di terimah” sesuai …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.681 HAS k
Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Eksistensi dari penegakan hukum adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga hal i…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1054 RET e
Tinjauan Yuridis Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-…
Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penaha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1047 LAT t
Kajian Yuridis Tentang Putusan Hakim Yang Melibihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Karena hakim mempunyai tujuan menegakan kebenaran dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1036 SEI k
Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pida…
Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun banyak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melibatkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1035 LOU d
Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Tidak …
Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mememuat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum, yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim harus menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.. Pertimbangan non yuridis (sosiologis) menekankan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1016 SIR k
Pelaksanaan Amar Putusan Hakim Tentang Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara…
Secara yuridis Pembebanan biaya perkara telah diatur di dalam Pasal 181 HIR/Pasal 192 RBg ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga seme…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.610 LES p
Analisa Yuridis Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri …
Terjadinya suatu perceraian Terjadinya suatu perceraian tentu akan membawa akibat hukum sebagai konsekuensi dari perceraian tersebut yaitu terhadap status suami-istri yang menjadi mantan suami dan mantan istiri, kedudukan anak, maupun hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menentukan status kepemilikan harta bersama setelah perceraian sangatlah penting untuk memperol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.600 MAI a
Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/…
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.592 HUR k
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Pro…
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Perkara Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.AB). Pengadilan Negeri Ambon telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dimana putusan ini menyatakan bahwa PENGGUGAT dan para ahli warisnnya adalah PEMILIK SAH atas obyek sengketa sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.564 SIL p
Pengajuan Gugatan No.222/Pdt.G/2017/PN.AMB Atas Penetapan Konsinyasi Ganti Ke…
Gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap tuntutan tersebut. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan eksteritorial maka putus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.555 CLA p
Analisis Putusan Nomor 01/PDT.G/2014/PN.MSH, Terkait Hak Atas Tanah Antara Ma…
Sengketa hak atas tanah di atas timbul karena penyerobotan tanah yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, yakni sengketa batas tanah. Gugatan yang berupa tuntutan hak atas suatu tanah bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Eighentrichting. Seperti yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah antara masyarakat Negeri Adat Sawai dan masyarakat Ne…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.516 HAT a
Kajian Yuridis Terhadap Gugur Gugatan Penggugat Dalam Putusan Peceraian
Penelitian mengenai Kajian Yuridis Terhadap gugur Gugatan Penggugat Dalam Putusan Peceraian. Pengadilan agama Ambon telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan yang dimasukan oleh Penggugat yang dimana putusan itu adalah putusan gugur dikarenakan ketidakhadiran pihak Penggugat dalam setiap kali pemanggilan sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap saja ti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.511 SIL k
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Komisi Pemili…
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kekuatan Hukum mengikat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan permasalahan yang dian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.348 DAH k
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dan Surat Edara…
Penegakan prinsip keadilan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, apabila dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 maka suatu norma atau undang-undang tetap kontitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, adapun jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.347 AMB a
Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayag…
Pada saat ini di Indonesia masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam soal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri.Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.344 AND k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara