Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bongkar Muat Mobil Kontener Di Kota Ambon

kota Ambon nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengaturan Jam Oprasional Kendaraan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Ambon. Di Kota Ambon mobil kontener beroperasi bukan saja pada jam malam tetapi pada waktu lalulintas masih sangat ramai pada jam 20.00 wit dan tidak sesuai dengan Perwali kota ambon hal ini tentu saja membawa kemace…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekera…

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orangtua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Pad…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konfl…

Hukum humaniter internasional secara eksplisit melarang keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Pertimbangan ini didasarkan atas dasar hak asasi manusia anak yaitu hak atas kelangsungan hidup karena pelibatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat mengancam keselamatan anak tersebut. Walaupun tidak dibolehkan dan dilarang akan tetapi kenyataannya anak tetap dilibatkan secar…

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tinjau Dari Hukum Humaniter…

Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina banyaknya anak dan perempuan yang terimbas konflik ini hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang terjadi ini. Konfik yang tak juga selesai ini, menimbulkan banyaknya korban masyarakat sipil dari tahun ke tahun terus dan semakin meningkat, terkhususnya anak-anak. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak…

Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hal inilah yang sejatinya di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga UU No. 5 Tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untu…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Dalam Pengadaan Tana…

Dalam melakukan suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, para pihak yang melakukan pengadaan tanah ini mempunyai peranannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam pasal 5 UUPA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam…

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Peretasan Yang Masuk Dalam Golongan Whi…

Awalnya istilah hacker mempunyai arti positif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu program menjadi lebih baik. Hacker seperti ini biasa dikenal dengan istilah White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Tetapi dalam realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, masih banyak kasus yang terjadi di luar sana yang terkait w…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.843 SIM p

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…