Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN Smg atas terdakwa Yuman Safii Nasution Bin Maman yang mana telah melakukan tindakan perkosaan terhadap korban Karla Regita Putri yang baru berumur 5 tahun yang mana kekerasan seksusal ini tidak hanya membawa dampak buruk bagi korban. Dengan diberlakukannya UU No 23 tahun 2002 t…

Kajian Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pid…

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tangg…

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Pasal 55 KU…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1050 ENG p

Kajian Penologis Penayangan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Aspek Utilitari…

Pemberian sanksi penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi sekarang ini tidak menurunkan perbuatan korupsi bahkan menaikan angka statistik kejahatan korupsi oleh para pejabat Negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan merugikan keuangan Negara. Seharusnya sanksi pidana harus dibarengi dengan sanksi sosial agar para koruptor dapat merasa malu…

Kajian Kriminologi Terhadap Hubungan Pelaku Dan Korban Kasus Perkosaan

Perkosaaan merupakan suatu perbuatan yang sangat dicela masyarakat dan tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena perbuatan tersebut menimbulkan keresahan, dan ketidaktenangan dalam masyarakat, apalagi perkosaan itu dilakukan terhadap anak di bawah umur dan yang melakukan adalah orang tua lanjut usia. Kejahatan tersebut menimbulkan trauma psikologis paling berat dan paling lama bahkan bagi korba…

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Kebijakan pidana merupakan cara bertindak atau kebijakan dari pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini disebabkan karena, meningkatkannya pelaku kejahatan dengan berbagai bentuk dan modus yang beragam sehingga sulit untuk ditangkap. Salah satunya ialah melalui teknologi yaitu terkait dengan penyebaran berita b…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Resto Planet Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup…

Pemerintah Kota Ambon, melalui Sekretaris Kota (Sekkot), telah menerbitkan surat pemberitahuan Nomor 660-11/5642/Sekkot pada tanggal 14 Agustus 2018 kepada Resto Planet. Isi surat pemberitahuan, pendiri atau pelaku usaha supermarket dan restoran planet 2000 wainitu diberikan tenggang waktu sampai 17 Agustus 2018 untuk melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan saluran …

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Informasi Produk Yang Menyesatkan

Dalam era globalisasi perkembangan komunikasi dan informasi berjalan pesat yang tak jarang menimbulkan masalah termaksud kebutuhan masyarakat mengenai informasi produk yang tertera pada label atau iklan susu kental manis (SKM). Hal ini terjadi karena label atau iklan produk susu kental manis (SKM) yang menganjurkan kepada anak-anak agar mengkonsumsi SKM 2 kali sehari, tetapi pada kenyataannya i…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rumah Bernyanyi Atau Karaoke Keluarga Terhadap Vi…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah bernyanyi atau karaoke keluarga terhadap video klip dewasa yang ditayangkan oleh konsumen yang masih di bawah umur. Dewasa ini telah ada undang-undang yang mengatur mengenai pornografi dan kewajiban tiap untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornogra…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Dalam Memperoleh Sertifikat…

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak kecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga yang tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 1 Angka 3 UUD NRI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 1, Pasal 7 Huruf a), Peraturan Kepala BPOM Nomor : Hk 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Se…