Ditapis dengan
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITE…
International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan internasional yang dibentuk untuk menegakkan keadilan internasional dan menangani kejahatan internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang diratifikasi oleh sejumlah negara di seluru…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “INTERNATIONAL CRIMINAL COURT” DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
- No. Panggil
- SI.616 IRI I1
Sengketa Merek Dagang Antara Benning Dan Bening’s Clinic,
Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan yang semakin pesat, baik ditingkat nasional maupun internasional telah memicu persaingan usaha yang semakin ketat. Dalam praktinya, situasi ini dapat menimbulkan tindakan persaingan yang tidak sehat, seperti pembajakan dan peniruan merek tanpa izin. Untuk mengatasi hal tersebut, secara normatif hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme pendaf…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Sengketa Merek Dagang Antara Benning Dan Bening’s Clinic,
- No. Panggil
- SE.3040 VIA e1
Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan…
Masalah sengketa perbatasan antar-negara memiliki dampak yang sangat luas terhadap stabilitas keamanan, dengan demikian, Sengketa perbatasan antar negara menjadi ancaman yang terus-menerus terhadap keamanan dan perdamaian, baik dari segi nasional maupun internasional. Hal ini terkait dengan kedaulatan negara yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas nasional dan global. Penyeles…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Internasional Dalam Sengketa Perbatasan Dan Tindakan Militer,
- No. Panggil
- SI.615 VAL i1
Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
- No. Panggil
- SE.3039 SHE e1
Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
- No. Panggil
- SP.3066 ILA p1
Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
- No. Panggil
- SE.3037 DRA e1
“Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakib…
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum melindungi masyarakat dari segala tindak pidana termasuk penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan bera…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby)”.
- No. Panggil
- SP.3062 NUR p1
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…
Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pada Media Sosial Youtube,
- No. Panggil
- SE.3036 FEL e1
Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
- No. Panggil
- SE.3035 AYU e1
PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDA…
Isu pencemaan laut merupakan salah satu permasalahan penting dalam rezim hukum laut internasional. Pencemaran oleh kapal berbendera asing menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa yang melibatkan kapal MT Arman 114 berbendera Iran dan Kapal MT Tinos berbendera kamerun yang diduga melakukan pencemaran di wilayah perairan Natuna Utara yang menjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982,
- No. Panggil
- SI.612 TIF i1
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan
Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatdan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk me…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan.
- No. Panggil
- SE.3033 TER e1
“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Pe…
Praktik jual-beli tanah warisan yang tidak menimbulan permasalahan atau keberatan antara para ahli waris dikemudian hari seyogyanya harus ada sepengetahuan dan/atau persetujuan sesama ahli waris, namun dalam kenyataannya Penomena Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan akibat hukum terhadap proses jual-beli tersebut hal ini disebabkan karena, ketika para ahli waris yan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3032 GIS e1
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan transaksi. Namun, perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial deng…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3055 REN p1
“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak
Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak”
- No. Panggil
- SE.3031 MIG
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasi…
Praktek monopoli dalam dunia usaha atau bisnis telah merembes sampai kepada usaha taksi daring yang secara undang-undang disebut sebagai angkutan sewa khusus. Melalui Undang-undang No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus taksi daring tergolong sebagai angkutan sewa khusus dengan ketentuan wilayah operasional di kawasan perkotaan, bandara udara, pelabuhan atau si…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasional di Bandar Udara,
- No. Panggil
- SE.3028 HAM e1
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud dari hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Masyarakat memiliki peran strategis dal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- No. Panggil
- SH.766 DUL h1
Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Ondor, Kecamat…
Kawin lari merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik secara administratif maupun substantif, seperti tidak adanya izin orang tua, tidak cukup umur, atau tidak melalui pencatatan resmi negara. Dalam pasal 6 ayat (2-6) mengisyaratkan bahwa, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu h…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
- No. Panggil
- SE.3026 ASI e1
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan N…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112 memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam UndangUndang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria y…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan Negeri Ambon)
- No. Panggil
- SP.3052 PET p1
“Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
Fenomena perubahan jenis kelamin melalui operasi (transgender) semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi medis dan pergeseran budaya masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah perubahan jenis kelamin publik figur Lucinta Luna, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan agama. Dalam hukum Islam, identitas gender merupakan ketetapan ciptaan Allah yang ti…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
- No. Panggil
- SE.3023 NUL e1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR…
Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar melalui transaksi online menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta menimbulkan kerugian ekonomi. Berdasarkan UUPK, konsumen berhak memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, sementara kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MELALUI TRANSAKSI ONLINE,
- No. Panggil
- SE.3020 RID e1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara