Ditapis dengan
Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
- No. Panggil
- SE.3037 DRA e1
“Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakib…
Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum melindungi masyarakat dari segala tindak pidana termasuk penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak semua perkara pidana yang diajukan ke pengadilan bera…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Implikasi Hukum Putusan Bebas Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn Sby)”.
- No. Panggil
- SP.3062 NUR p1
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pad…
Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta lagu yang diubah lirik serta aransemennya tanpa izin oleh pihak asing merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta dilindungi oleh Berne Convention, perlindungan diberikan bagi Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi. Perlindungan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Nasional Halo Halo Bandung Pada Media Sosial Youtube,
- No. Panggil
- SE.3036 FEL e1
Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
- No. Panggil
- SE.3035 AYU e1
PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDA…
Isu pencemaan laut merupakan salah satu permasalahan penting dalam rezim hukum laut internasional. Pencemaran oleh kapal berbendera asing menjadi isu yang relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan peristiwa yang melibatkan kapal MT Arman 114 berbendera Iran dan Kapal MT Tinos berbendera kamerun yang diduga melakukan pencemaran di wilayah perairan Natuna Utara yang menjadi…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERTANGGUNG JAWABAN KAPAL BERBENDERA ASING TERHADAP PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN UNCLOS 1982,
- No. Panggil
- SI.612 TIF i1
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan
Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatdan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk me…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pekerja Akibat Kecelakaan.
- No. Panggil
- SE.3033 TER e1
“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Pe…
Praktik jual-beli tanah warisan yang tidak menimbulan permasalahan atau keberatan antara para ahli waris dikemudian hari seyogyanya harus ada sepengetahuan dan/atau persetujuan sesama ahli waris, namun dalam kenyataannya Penomena Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan akibat hukum terhadap proses jual-beli tersebut hal ini disebabkan karena, ketika para ahli waris yan…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3032 GIS e1
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
Kemajuan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek komunikasi dan transaksi. Namun, perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial deng…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3055 REN p1
“Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak
Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan ada dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama). Kasus penganiayaan anak yang dititipkan pada tempat penitipan anak (TPA) di Kota Depok, Jawa Barat telah memicu perdebatan tentang pekerja perempuan yang menitipkan anaknya di daycare. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang keten…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Hukum Perdata Daycare Yang Lalai Menjaga Anak”
- No. Panggil
- SE.3031 MIG
Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasi…
Praktek monopoli dalam dunia usaha atau bisnis telah merembes sampai kepada usaha taksi daring yang secara undang-undang disebut sebagai angkutan sewa khusus. Melalui Undang-undang No 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus taksi daring tergolong sebagai angkutan sewa khusus dengan ketentuan wilayah operasional di kawasan perkotaan, bandara udara, pelabuhan atau si…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Taksi Online Atas Pembatasan Zona Operasional di Bandar Udara,
- No. Panggil
- SE.3028 HAM e1
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Penegakan hukum lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud dari hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Masyarakat memiliki peran strategis dal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- No. Panggil
- SH.766 DUL h1
Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Ondor, Kecamat…
Kawin lari merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik secara administratif maupun substantif, seperti tidak adanya izin orang tua, tidak cukup umur, atau tidak melalui pencatatan resmi negara. Dalam pasal 6 ayat (2-6) mengisyaratkan bahwa, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu h…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Lari Pada Masyarakat Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
- No. Panggil
- SE.3026 ASI e1
Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan N…
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112 memuat mengenai lamanya ancaman pidana (strafmaat) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Sistem penjatuhan pidana seperti ini (dalam UndangUndang ini) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Pada saat memutus suatu perkara, hakim harus memiliki kriteria y…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Pengadilan Negeri Ambon)
- No. Panggil
- SP.3052 PET p1
“Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
Fenomena perubahan jenis kelamin melalui operasi (transgender) semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi medis dan pergeseran budaya masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah perubahan jenis kelamin publik figur Lucinta Luna, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan agama. Dalam hukum Islam, identitas gender merupakan ketetapan ciptaan Allah yang ti…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
- No. Panggil
- SE.3023 NUL e1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR…
Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar melalui transaksi online menjadi perhatian serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta menimbulkan kerugian ekonomi. Berdasarkan UUPK, konsumen berhak memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, sementara kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen dan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MELALUI TRANSAKSI ONLINE,
- No. Panggil
- SE.3020 RID e1
Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Den…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 66 Ayat (1) menyebutkan Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Didalam ketentuan perjanjian kerja dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Pa…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Pekerja Secara Tidak Tertulis,
- No. Panggil
- SE.3018 MOH e1
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
- No. Panggil
- SP.3044 ANI p1
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
- No. Panggil
- SH.764 MAD h1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…
Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah Di Kabupaten Buru
- No. Panggil
- SH.763 JUN h1
“Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepenge…
nflik, terutama ketika dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dari perkawinan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembagian harta kepada ahli waris dan akibat hukum pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Isu hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembagian harta kepada ahli waris dan apa akiba…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3016 DHA e1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara