Salah tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. maka memunculkan masalah apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penodaan agama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?. Met…
Secara khusus pengrusakan terhadap fasilitas/ barang pesawat pada pasal 497 huruf fKUHP dan Pasal 54 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya bagaimana jika seseorang penumpang yang karena akibat perbuatannya dapat merusak fasilitas yang terdapat dalam pesawat, namun itu dilakukan dalam keadaan darurat atau genting maka memunculkan masalah “Apakah pengrusakan bar…
Pemilihan Umum adalah salah satu pergantian kekuasaan dengan cara damai, pergantian ini mulai dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sampai pada legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat nasional maupun daerah, namun dalam proses ini sering terjadi tindak pidana. Tindak pidana Pemilu yang terjadi Maluku den…
Penyebaran berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah memiliki nama, namun saat ini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut yang berisi mengenai Berita Bohong yang dapat menimbulk…
Kejahatan komputer Terorisme dunia maya (cyber terrorism) juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer, jaringan, dan internet umum yang disengaja untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Pelaku teroris dunia maya berpengalaman yang sangat ahli dalam hal peretasan dapat menangani kerusakan besar pada sistem pemerintah, catatan rumah sakit, dan program keamanan nasiona…
Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, penyidikan dilakukan setelah adanya temuan atau laporan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas dan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan oleh koordinator Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, lamanya …
Perkembangan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi belum sepenuhnya diseimbangkan dengan kesiapan hukum dalam meninjaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Modus operandi kejahatan dalam bank yang terjadi ini pada kenyataannya terlalu bervariasi dan diperhadapkan dengan kenyataan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana modus operandi tinda…
Proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan perjanjian kredit di bidang perbankan menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana p…