Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1…

Larangan membuang sampah dibadan jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah dibadan jalan. Maka memunculkan masalah apakah penerapan sanksi pidana Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan secara efektif ?. Metode penelitian ya…

Kedudukan Delik Formil Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Peng…

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pertambangan emas tidak terlepas dari penggunaan zat kimia berupa mercury yang berbahaya bagi kehidupan manusia, mercury digunakan dalam proses penguraian emas dari bebatuan dan lumpur…

Peranan Undercover Buy Satuan Narkotika Mapolres Pulau Ambon P.P. Lease Dalam…

Pembelian terselubung (undercover buy) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba. Pengertian pembelian terselubung atau undercover buy adalah : Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli…

Kajian Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang s…

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (St…

Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mempekerjakan Anak

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Mempekerjakan Anak. Metode penelitian yan…

Analisis Yuridis Penerapan Unsur Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 …

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang–Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara m…

Disparitas Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Ma…

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…

Kajian Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur d…

Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penodaan Agama Ditinjau Dari Tujuan Pemi…

Salah tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. maka memunculkan masalah apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penodaan agama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?. Met…

Kajian Hukum Pidana Pengrusakan Barang Pesawat Oleh Pelaku Dalam Keadaan Darurat

Secara khusus pengrusakan terhadap fasilitas/ barang pesawat pada pasal 497 huruf fKUHP dan Pasal 54 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya bagaimana jika seseorang penumpang yang karena akibat perbuatannya dapat merusak fasilitas yang terdapat dalam pesawat, namun itu dilakukan dalam keadaan darurat atau genting maka memunculkan masalah “Apakah pengrusakan bar…

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Wilayah Kepulauan Maluku

Pemilihan Umum adalah salah satu pergantian kekuasaan dengan cara damai, pergantian ini mulai dari lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati sampai pada legislatif yaitu Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat nasional maupun daerah, namun dalam proses ini sering terjadi tindak pidana. Tindak pidana Pemilu yang terjadi Maluku den…

Penanganan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Oleh Penyidik

Penyebaran berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh media-media komunikasi yang sudah memiliki nama, namun saat ini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut yang berisi mengenai Berita Bohong yang dapat menimbulk…

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menjalankan Perint…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1167 SIR k

Peranan Polisi Perairan Dalam Memberantas Tindak Pidana Penyelundupan Di Pera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1166 MUA p

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Melalui Internet (Cyb…

Kejahatan komputer Terorisme dunia maya (cyber terrorism) juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan komputer, jaringan, dan internet umum yang disengaja untuk menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi tujuan pribadi. Pelaku teroris dunia maya berpengalaman yang sangat ahli dalam hal peretasan dapat menangani kerusakan besar pada sistem pemerintah, catatan rumah sakit, dan program keamanan nasiona…

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2…

Penyidikan Tindak Pidana Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah, penyidikan dilakukan setelah adanya temuan atau laporan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas dan diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainnya penyidikan oleh koordinator Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, lamanya …

Modus Operandi Tindak Pidana Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Pada Pengadilan…

Perkembangan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi belum sepenuhnya diseimbangkan dengan kesiapan hukum dalam meninjaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Modus operandi kejahatan dalam bank yang terjadi ini pada kenyataannya terlalu bervariasi dan diperhadapkan dengan kenyataan ketidakjelasan dalam pengaturannya. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana modus operandi tinda…

Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Pelanggaran Prosedur Perjanjian …

Proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dengan perjanjian kredit di bidang perbankan menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana p…

Studi Tentang Penerapan Pasal 303 Ayat (1) KUHP Terhadap Judi Togel Di Kota A…

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana meskipun cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian illegal di tanah air berkembang dengan sangat pesat. Seperti halnya perjudian togel yang cukup marak dikalangan masyarakat, Perjudian togel merupakan anc…