Perkembangan tindak pidana pornografi semakin marak terjadi dan belum sepenuhnya diseimbangkan dengan kesiapan hukum dalam meninjaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dalam penanganannya, aparatur penegak hukum terlalu menganggap kecil masalah seperti ini, padahal sesungguhnya dampak yang ditimbulkan adalah sangat besar. Sebagaimana kasus pornografi yang menjerat artis FTV Vanessa Ang…
Larangan membuang sampah dibadan jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah dibadan jalan. Maka memunculkan masalah apakah penerapan sanksi pidana Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan secara efektif ?. Metode penelitian ya…
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pertambangan emas tidak terlepas dari penggunaan zat kimia berupa mercury yang berbahaya bagi kehidupan manusia, mercury digunakan dalam proses penguraian emas dari bebatuan dan lumpur…
Pembelian terselubung (undercover buy) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba. Pengertian pembelian terselubung atau undercover buy adalah : Suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (dibawah selubung), bertindak sebagai pembeli…
Tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang s…
Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…
Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Mempekerjakan Anak. Metode penelitian yan…
Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang–Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara m…
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…
Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur d…