Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomati…

Pelanggaran Prinsip Tidak Diganggu Gugat (Inviolability) Perwakilan Diplomatik Oleh Iran Menurut Kovensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik diatas, maka negara penerima bertanggung-jawab mengambil langkah-langkah guna mencegah adanya gangguan terhadap para diplomat asing, baik kebebasan maupun kehormatan mereka. Namun dalam implementas…

Pengaturan Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing Di Wilayah AL…

Dengan ditentukannya 3 ALKI maka seluruh kapal asing yang akan melintasi kepulauan Indonesia, menggunakan hak-haknya dalam pelayaran ALKI (archipelagic sea lane passage) maka tidak dibolehkan untuk melalui semua jalur pelayaran yang ada di Indonesia, dan hanya diperkenankan melawati jalur yang ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Pengaturan Terhadap Pelanggaran Huku…

Analisis Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota…

Polisi bukan saja sebagai penegak hukum, namun sering kali menjadi pelaku tindak pidana, dalam penulisan ini penulis menulis tentang anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang menimbulkan pelanggaran kode etik yang disidang oleh Komisi Kode Etik Polri, rumusan yang muncul adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Po…

Pelanggaran Hak Cipta Dalam Media Sosial Instagram Untuk Tujuan Komersial

Karya fotografi digunakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik untuk tujuan komersial dalam media sosial instagram dengan cara mengedit dan/atau mengunggah kembali karya fotografi yang bukan miliknya, pelarangan penggunaan karya fotografi tanpa izin tertera dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah ya…

PenerapanPasal 107 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angku…

Perkembangan kendaraan roda dua saat ini berkembang begitu cepat. Perkembangan ini akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas akan terus berkembang. Oleh karena pemerintah mengeluarkan Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 Tentang lalulintas dan angkutan jalan. Namun keberadaan ketentuan hukum ini membawa persoalan ditengah-tengah masyarakat. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang tersebut meng…

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di …

Fenomena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, sering terjadi di wilayah hukum Polres Pulau Ambon dan P. P. Lease. Hal ini terlihat dari data yang didapatkan pada satuan lalu lintas Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease dimana pelaku pelanggaran lalu lintas termasuk anak cukup banyak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran …

Kajian Yuridis Kekerasan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Masyarakat Yan…

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yangdilarang dalam hukum pidana karenapenggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian, untuk itudalam KUHPidana telah dirumuskan dandiancamkan pidana terhadap berbagai cara danakibat dari perbuatan yang menggunakankekerasan. Larangan terhadap penggunaankekerasan secara bersama dapat ditemukanantaralain dalam…

Kajian Yuridis Pengembalian Denda Tilang Dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, sama sekali tidak mengatur tentang “penitipan” denda sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 267 ayat (4) UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu jumlah denda yg dititipkan kepada Bank adalah denda maksimal yg dikenakan untuk setiap pelanggaran. maka memunculkan masalah bagaimana mekanis…

Pelanggaran Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Di Media Sosial

Asas praduga tak bersalah disebut sebagai asas umum hukum acara. Namun dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di media sosial banyak dari kalangan pengguna media sosial melakukan pelanggaran penghormatan pada asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pidana. Hal tersebut, dapat dilihat dalam berita dan komentar pengguna media sosial yang berisi penghakiman serta tuduhan terhadap t…

Penerapan Hukum Acara Cepat Dalam Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota…

Penulisan ini bertujuan menganalisis (1) hal apa saja yang menjadi kendala berkaitan dengan penerapan hukum acara cepat dalam pemeriksaan pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon (2) Sebagai persyaratan akademik dalammenyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulisan ini bersifat yuridis normatif, mempergunakan deskritif analitis dengan pendekatan perundang undangan undangan…

Kajian Yuridis Perlindungan Anak Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Me…

Anacaman pidana Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bila diterapkan kepada seorang anak yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka tentunya harus melihat aspek perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak, sehingga masalah yang akan dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terha…

Penerapan Hukuman Disiplin Militer Oleh ANKUM (Atasan Menghukum) Terhadap Ang…

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegakkan …

Studi Tentang Perilaku Kekerasa Yang Disebabkan Oleh Minuman Keras(Miras) Di …

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu organisasi sosial yang selalu bergerak dan berubah. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, konflik adalah bagian dari fitrah manusia sebagai elemen masyarakat yang selalu menuntut perubahan menyebabkan masyarakat tidak dalam kondisi yang stabil, terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Berdasarkan hasil pengamatan kebiasaan minum-minuman keras di Negeri Seith …

Penerapan Sanksi Denda Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi …

Sanksi pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan sanksi denda diberikan kepala pelaku pelanggar lalu lintas yang mana prosedur penerapan sangksi denda dilakukan dnegan dua cara yaitu saat pelaku pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, diberikannya blangko tilang berwarna merah dan bl…

Pelanggaran Perbatasan Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing Di Tin…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara. Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi,…

Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP Berdasarkan uraian tersebut di atas, timbul rasa tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penerapan Pidana Denda Titipan Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas.” Jenis Penelit…

Pelanggaran Perbatasan Antara Negara Indonesia dan Malaysia oleh Pelintas Bat…

Pelanggaran perbatasan telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 Jo Pasal 133 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian tetapi dalam kenyataanya masih banyak pelanggaran perbatasan nagara Indonesia yang dilakukan oleh negara tetangga Malaysia. Ini terbukti hingga tahun 2018 sebanyak 21 pelanggaran perbatasan wilayah negara masih terus dilakukan oleh negara tetangga. Olehnya itu, penuli…

Kajian Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Aplikasi Sosial Media Inst…

Penggunaan media sosial akhir-akhir ini marak sekali pengguna media sosial yang datang ke Bioskop tidak hanya untuk menikmati film yang akan ditonton, tetapi juga sekalian mempublikasikan film yang sedang ditontonnya ataupun melakukan Live streaming melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Live pada saat pemutaran film. Padahal, kegiatan ini merupakan salah satu pelanggaran hak cipta dan oto…

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Bag…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.292 TOM t

Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Zona Tambahan Terkait Pelanggaran Bea Cukai

Pengaturan hukum tentang zona tambahan lahir dari kekhawatiran negara pantai terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut atau yurisdiksi negaranya. Konsep zona tambahan tersebut kemudian dituangkan dalam instrument hukum internasional yakni UNCLOS (United Nation ConvetionOn The Law Of The Sea) 1982 atau Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia sebagai negara pantai pun turut ambil bagian m…