Izin Berlabuh Kapal Di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hativ…

Penelitian ini membahas mengenai Izin Berlabuh Kapal di Wilayah Petuanan Laut Desa Adat (Studi Di Negeri Hative Besar Kota Ambon). Tujuan penelitian adalah mengetahui Apakah Desa Adat berwenang memberikan izin berlabuh bagi kapal di wilayah petuanan laut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peratu…

Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …

Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.271 IST k

Pencemaran Lingkungan Laut Indonesia Sebagai Dampak Pembukaan Tol Maritim Dunia

Pembukaan Tol Maritim Dunia dapat berdampak terhadap pencemaran lingkungan laut Indonesia yang disebabkan oleh tingginya intensitas serta aktivitas pelayaran dan perdagangan nasional maupun internasional. Pencemaran lingkungan laut disebabkan oleh tumpahan minyak dari operasional kapal, bahan cair berbahaya dan beracun, limbah kotoran, sampah dan gas buangan dari kapal-kapal yang melakukan pela…

Penyelesaian Batas Wilayah Laut Indonesia Dengan Timor Leste Dalam Perspektif…

Batas wilayah laut menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi sebuah negara dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Hal ini yang dirasakan oleh Indonesia dalam usaha mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Memiliki daratan dan lautan yang sangat luas membuat Indonesia lebih gencar dalam menjaga keamanan dan dan kedamaian pada wilayah perbatasan dengan negaranegara tetangga khususnya pada wilay…

Perlindungan Hukum atas Lingkungan Laut dan Pesisir terhadap Konsep Water Fro…

Penulisan ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas lingkungan laut dan pesisir terhadap konsep water front city. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mak…

Hak Petuanan Laut Masyarakat Hukum Adat Sebagai Implementasi The United Natio…

Pada tanggal 13 September 2007 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mensahkan The United Nations Declaration on the Rights of Indigineous Peoples (UNDRIP). Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang turut mensahkan Deklarasi tersebut. UNDRIP menjadi standar minimum dari upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak petuanan (ulaya…

Tanggung Jawab Pemerintah Negri Boano Utara Dalam Rangka Menjaga Kawasan Kons…

Wilayah pesisir Indonesia yang kaya dan beragam sumberdaya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama.Maluku telah menjadi markas besar ikan terbesar di dunia, namun sayangnnya belum dapat dikelola dengan baik sehingga ikan-ikan diperairan Maluku banyak dicuri dan dirusak habitatnya oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab serta kapal-ka…

Pengelolaan Wisata Bahari Serta Implikasinya Bagi kualitas Lingkungan Laut (K…

Hampir dua pertiga bagian dari permukaan bumi merupakan wilayah yang tertutupi oleh air, baik berupa samudera, laut, danau maupun sungai, sedangkan wilayah daratan hanyalah sepertiga bagian dari planet ini. Indonesia merupakan wilayah yang dua pertiganya didominasi oleh laut. Potensi laut Indonesia sangatlah besar dengan kekayaan hayati, non hayati dan jasa-jasa lingkungan. Olehnya pengelolaan …

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Zon…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.09 DEW e