Ditapis dengan
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Laut (Studi Kasus Perk…
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewenangan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dimana proses penyidikan dilakukan oleh Ditpolair yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan apakah Ditpolair berwenang melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perairan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1249 AYA k
Studi Tentang Uang Titipan Denda Tilang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun …
Pada sebagian masyarakat pengguna kenderaan belum memahami tentang pembayaran uang titipan denda (tilang) menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), yang mana harus di titipkan ke bank yang ditunjuk pemerintah, namun masyarakat lebih mencari aman dititipkan ke polisi lalu litas yang bertugas, dalam kenyataannya polisi lalu litas juga mau mene…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1239 WER s
Analisis Yuridis Tentang Unsur Penyalagunaan Kewenangan Oleh Pelaku Tindak Pi…
Melawan hukum menggunakan kewenangan / menyalahgunakan kewenangan dengan cara melawan hukum yang diartikan tersirat didalam unsur Pasal 3 UUPTPK yang merupakan aturan hukum pidana, yang artinya untuk menilai seseorang yang memiliki kewenangan telah melawan hukum adalah dengan cara menggunakan kewenangannya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang secara khusus melarang melakukan perbuata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1090 GAI a
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana dibidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1077 KOE k
Koordinasi Fungsional Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan
Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera ters…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1037 RUM k
Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawasan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Awal pembentukan otoritas jasa keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan bank indonesia.krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda indonesia mengakibatkan banyaknnya bank yang mengalami kolaps, sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank lain, maka akhirnya pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor ja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.570 MUS o
Kewenangan Ombudsman Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial
Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelengara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usahaa Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum milik Negara, serta badan swasta perorangan yang diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan pu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.365 LAT k
Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Ba…
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.364 UMA k
Kewenangan Pemerintah Desa Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Des…
Kewenangan Pemerintah Desa Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Desa Keliobar Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dibimbing Oleh Bapak Salmon E. M. Nirahua. Sebagai Pembimbing I, dan Ibu Reny H. Nendissa. Sebagai Pembimbing II Kewenangan dalam mengelola desa dikembalikan lagi pada kondisi dan keadaan masyarakat desa. Dengan berlakunya Undang-undang desa membuat mas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.352 SAU k
Kewenangan Penyitaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Tindakan penyitaan yang dilakukan secara sepihak pada justru melanggar hukum dan patut ditindak . Satpol PP dituntut harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bij…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.351 WAG k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara