Tanggung Jawab Negara Terhadap Imigran Gelap Di Indonesia Kajian Hukum Keimig…

Sebagai salah satu negara dengan posisi geografis yang strategis Indonesia sering dijadikan tempat persinggahan para imigran. Tujuan dan motivasi imigran dari berbagai negara Mereka juga berbeda. Akses yang lebih luas untuk lalu lintas, Keadaan ini menyebabkan peningkatan mobilitas manusia Dari berbagai negara. Hal itu menyebabkan masalah Untuk negara-negara yang bertindak sebagai per…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Konfl…

Hukum humaniter internasional secara eksplisit melarang keterlibatan anak dalam suatu konflik bersenjata. Pertimbangan ini didasarkan atas dasar hak asasi manusia anak yaitu hak atas kelangsungan hidup karena pelibatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat mengancam keselamatan anak tersebut. Walaupun tidak dibolehkan dan dilarang akan tetapi kenyataannya anak tetap dilibatkan secar…

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Tinjau Dari Hukum Humaniter…

Akibat konflik berkepanjangan antara Israel dengan Palestina banyaknya anak dan perempuan yang terimbas konflik ini hidup menderita dan bahkan tewas akibat peperangan yang terjadi ini. Konfik yang tak juga selesai ini, menimbulkan banyaknya korban masyarakat sipil dari tahun ke tahun terus dan semakin meningkat, terkhususnya anak-anak. Anak-anak yang semestinya memiliki hak untuk tumbuh…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Setelah Berakhirnya Hak…

Perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat merupakan hak penguasaan tertinggi masyarakat hukum adat meliputi semua tanah serta yang termasuk dalam lingkungan wilayah tertentu. Hal inilah yang sejatinya di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan juga UU No. 5 Tahun 1960 telah dijelaskan tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Untu…

Analisis Yuridis Pelanggaran Cyber Attack Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Ber…

Penguasaan negara terhadap penggunaan teknologi digital dan infrastrukturnya di dalam cyberspace semakin berkembang. Dampak negatif yang timbul adalah ketika suatu negara mencoba menerobos infrastruktur sistem pertahanan cyber space atau biasa dikenal dengan istilah cyber defence dari negara yang laju perkembangannya cukup jauh dibawah negara tersebut. Serangan terhadap infrastruktur cy…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…

Aspek Hukum Pidana Perampasan Jenazah Akibat Covid-19 Menurut Undang-Undang N…

Masyarakat memegang peranan penting untuk patuh menjalankan peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam menekan rantai penyebaran covid-19 misalnya seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan, mi…

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus kekerasan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan karena pelaku …

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Adat Dalam Pengadaan Tana…

Dalam melakukan suatu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, para pihak yang melakukan pengadaan tanah ini mempunyai peranannya masing-masing untuk memenuhi syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang dilakukan oleh mereka sebagaimana termuat dalam pasal 5 UUPA. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam…

Kajian Tentang Pembagian Harta Warisan Dari Suami Istri Yang Telah Meninggal …

Bila merujuk pada permasalahan yang ada dalam masyarakat suku Muna tepatnya di kelurahan Laiworu Kecamatan Katobu, bahwa ada suami istri yang meninggal dunia meninggalkan harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dimana kedua suami istri tidak memiliki anak maka bila merujuk kepada Pasal 97 KHI maka harta warisan tersebut harus dibagi seperdua ½ bagian untuk keluarga I…

Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Peretasan Yang Masuk Dalam Golongan Whi…

Awalnya istilah hacker mempunyai arti positif, yaitu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat atau mengembangkan suatu program menjadi lebih baik. Hacker seperti ini biasa dikenal dengan istilah White Hat Hacker atau Ethical Hacker. Tetapi dalam realita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, masih banyak kasus yang terjadi di luar sana yang terkait w…

Pengaturan Tentang Milisi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Humaniter Inter…

Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompokkelompok pe…

Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kelur…

Sengketa tanah yang tejadi di Kelurahan Watolo yang tidak pernah terselesaikan selama hampir dua dekade, atas inisiatif salah satu pihak sehingga sengketa tersebut dibawa ke kelurahan untuk diselesaikan secara mediasi. Setelah berjalannnya mediasi ternyata tidak menemukan titik temu namun Lurah tetap memutuskan bahwa tanah tersebut harus dibagi dua kepada para pihak yang bersengketa m…

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Yang Telah …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.843 SIM p

Pertanggungjawaban Hukum Nahkoda Kapal Yang Berlayar Tanpa Persetujuan Berlay…

Nakhoda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keselamatan dan keamanan melayarkan kapalnya. Oleh karena itu, untuk melakukan pelayaran terdapat salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan berlayar dari syahbandar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 219 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikelu…

Akibat Hukum Kepala Daerah Tidak Melanjutkan Hasil Audit Inspektorat Daerah

Pembimbing II. Keberadaan Inspektorat daerah membantu kepada daerah mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 216 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ol…

Sanksi Administrasi Dalam Instruksi Gubernur Nomor 03 Tahun 2021

Tindakan penetapan status darurat kesehatan menimbulkan problematik, yakni apakah kedaruratan COVID-19 di Indonesia sama dengan keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa. Disisi lain pemerintah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kegentingan yang memaksa dengan lewat diterbitkannya Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Ber…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme Pasal 6. Dalam penerapannya masih ada yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan cara menyerang objek vital dan fasilitas publik. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan membahas bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak y…