Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menjalani proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada kenyataannya, masih ada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil, seperti kasu…
Dalam hubungan kerja terdapat adanya hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Meskipun termasuk dalam ranah hukum perdata namun, di dalamnya terdapat warna public, karena di dalamnya terdapat pihak ketiga yaitu pemerintag sehingga mempengaruhi sifat hukum dalam perjanjian kerja tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk me…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang tindakan Walikota Ambon apakah termasuk kategori maladministrasi yang dilakukan di lingkup pemerintah Kota Ambon, Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik Ombusman bertujuan untuk menciptakan d…
TKI merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri dimana hak-haknya sebagai warga negara sudah sepatutnya dilindungi. Dalam menjalankan pekerjaannya, TKI sering dipertemukan dengan berbagai masalah menyangkut dengan keselamatan kerja TKI selama bekerja diluar negeri. Fenomena kekerasan yang sering dialami oleh TKI yang dapat merendahkan harkat dan martabat TKI sebagai manusia…
Konflik etnis yang berlatar belakang agama di Myamar, berdampak pada krisis kemanusiaan khususnya kepada anak-anak. Terlebih lagi ditambah dengan alasan historis hingga berujung pada ketiadaan kewarganegaraan membuat Etnis Rohingya hidup bagaikan orang asing di negara sendiri sehingga hak dan kebebasan sebagai seorang manusia pun tidak dapat dilakukan dengan semestinya. Badan PBB untuk Urusan A…
Jurnalis memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam melaksanakan dapat menjalankan fungsinya sebagai “check and balance”, dalam pengertian, menyampaikan laporan, informasi ataupun untuk memferivikasi laporan mereka. Hak yang melakat dalam melaksanakan peran dan fungsi mereka sejatinya diatur dan dilindungi oleh berbagai ketentuan hukum baik pada level internasional sampai kepada level …
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Oleh Nova Manukiley (2015-21-054), dibimbing oleh bpk Dr. J. Leatemia, sebagai pembimbing I dan Ny. V. J. B. Rehatta, sebagai pembimbing II. Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap warga negaranya baik di dalam negeri ataupu…
Penulisan ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum atas lingkungan laut dan pesisir terhadap konsep water front city. Dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan sebagai salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan mak…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan perekonomian semakin meningkat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup atas ancaman dari pencemaran akibat buangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha meskipun pengaturan pengelolaan limbah cair domestik telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingk…
Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, menempatkannya mempunyai hak yang berbeda dengan anak pada umumnya (anak sah), bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum “dilepaskan‟ dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dengan mengacu pada Pas…