Penggunaan Senjata Kimia Oleh Negara Suriah Dalam Konflik Bersenjata

Pengaturan Hukum tentang larangan Penggunaan senjata kimia termuat dalam Deklarasi St. Petersburg 1868, Deklarasi Brusleess 1874 , Deklarasi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag ke IV 1907, Protokol jenewa 1925, Deklarasi paris 1989 kemudian tahap akhir pengaturan penggunaan senjata kimia lebih jelas dan spesifik dalam Konvensi Senjata Kimia 1993 atau Konvensi Larangan Pengembangan, Produksi, …

Implikasi Hukum Dari Aktivitas Masyarakat Di Perbatasan Darat Malaysia-Indonesia

Skripsi ini membahas tentang implikasi hukum dari aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan darat Malaysia Indonesia. Terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pe…

Modus Operandi Perbuatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Tindak Pidana Korups…

Seiring dengan perkembangannya, tindak pidana korupsi tentunya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra ordinari crime) dan bukan hanya itu saja namun berkembangnya tindak pidanaa korupsi tentunya berkembang dengan berbagai bentuk dan modus. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu bentuk tindak pidana korupsi yakni tindak pidana korupsi di bagian pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana ko…

Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan W…

Secara umum telah banyak terjadi kasus penyalahgunaan wewenang perwakilan diplomatik yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang di negara penerima (receiving state). Perwakilan diplomatik yang menyalahgunakan wewenang tersebut karena adanya hak kekebalan dan imunitas yang melekat pada dirinya. Sebagai perwakilan diplomatik atau pejabat diplomatik harus sadar bahwa ia mewakili negarany…

Keabsahan Pemungutan Pajak Alat Berat di Tinjau Dari Putusan MK No. 3/PUU-XII…

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat berat seperti Bulldozer, Traktor, Excavator, Dump Truck dan sejenis lainnya menimbulkan polemik bagi dunia usaha. Hal ini dikarenakan alat berat tersebut tidaklah sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan. Namun berdasarkan Putusan MK No.3/PUU-XIII/2015 Alat Berat bukanlah Kendaraan Ber…

Penegakan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri memiliki kerusakan yang umu…

Kekuatan Berlakunya Putusan Pengadilan Terhadap Hak Waris Atas Tanah Dati Yan…

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan, seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk prasarana lainnya. Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli. Proses jual beli dapat menimbulkan sengketa apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau apabila salah satu pih…

Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Bank Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsum…

Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi. Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin. Ia mendefinisikan privasis ebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU Nomor 10 tahun1998 tentang perba…

Intervensi China Dan Pengaruh Terhadap Aliansi Diplomasi Taiwan

Menurut Montevideo Convention, negara harus memiliki pemerintahan, memiliki hubungan diplomatis dengan negara lain, memiliki wilayah yang ditetapkan, dan memiliki populasi permanen. Taiwan adalah bagian dari China namun Taiwan mengklaim kemerdekaan mereka dan menyatakan diri sebagai negara yang berbeda. Dalam hukum Internasional Taiwan sudah disebut sebagai Negara karena memenuhi 4 (empat) unsu…

Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Data Medis Pasien Covid 19

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.442 NAR p

Perlindungan Lingkungan Laut Dan Pesisir Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Ala…

Lingkungan hidup merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di lindunginkelestariannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan mahluk hidup lainya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan banyak disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam dengan cara destruktif .Adapun permasalahan Yang akan dibahas dalam skripsi …

Kajian Yuridis Penetapan Pelaku Sebagai Pecandu Narkotika

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klasifikasi pecandu narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta program rehabilitasi oleh badan narkotika nasional , dan untuk mmengetahui efektivitas pelaksanaan penetapan pelaku sebagai pecandu narkotika . Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif , dengan menggunakan pendekatan ososial , dan malalui teknik an…

Kajian Hukum Pidina Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan (Speet Bump) Bagi Penge…

Keputusan menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengamanan pemaiaki jalan, menegaskan bahwa pembuatan Speet Bump atau Polisi Tidur harus memenuhi segala criteria yang di atur dalam keputusan tersebut. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan Speet Bump yang ada di jalan di saat ini dimulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak tepat, bentuk dan ba…

Kajian Yuridis Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang L…

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional diselenggarakan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 131 ayat (1) UU LLAJ dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, te…

Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Terhad…

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1…

Koordinasi Substansial Penyidik Polri Dan Dinas Infokom Terkait Content Ujara…

Dalam perkembangannya tindak ujaran kebencian melalui media sosial bila hanya ditanggulangi oleh penegak hukum formal yang dalam hal ini hanyalah penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam peradilan pidana atau lebih khususnya ialah penyidik Polri maka cenderung terdapat kendala-kendala yang diakibatkan oleh area of no enfiorcement, untuk itu dalam penanggulangannya perlu suatu koordinasi an…

Problematika Kewenangan Jaksa Agung Dalam Pemberian Deponering (Penyampingan …

Deponering (Penyampingan Perkara) diatur Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c. Dalam penerapannya terhadap beberapa kasus yang ada di Indonesia berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan namun menjadi problematika ketika jaksa agung memakai hak preogratifnya untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Penelitian ini be…

Kedudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan…

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseasi 2019, (COVID-19). Terdapat suatu problematika hukum dalam Instruksi tersebut karena juga mengatur pemberhentian bagi kepala daerah. Sementara berkaitan dengan pemberhentian kepala daerah dalam Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tah…

Akibat Hukum Terhadap Warga Binaan Perempuan Pasca Melarikan Diri (Studi Kasu…

Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yaitu yang mempunyai fungsi strategis guna pelaksanaan pidana juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, klien pemasyarakatan (warga bi…

Kewajiban Pihak Travel Dalam Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan Menurut Und…

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa melakukan perjalanan wisata menggunakan jasa perjalanan wisata haruslah jelih dan teliti agar tidak agar tidak menimbulkan kerugian dari segi materil dan immaterill oleh karena itu harus adanya penanganan yang represif dalam keperdataan yang dikenal dengan tanggung gugat , maka dari itu konsumen harus memahami apa saja pengertian ruang lingkup tentang tangg…