Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin

Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…

Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar (Tinjauan Khusus Peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99473-2-4

Deskripsi Fisik

xix, 262 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAR p

Peran Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Terhadap Proses Pemilihan Raja Defin…

Negeri Suli yang berada dikawasan Maluku Tengah sebagai salah satu Negeri Adat memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda, bahwa selama masa pemerintahan Raja pertama sampai dengan Raja terkahir yang pernah menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang kemudian dikukuhkan secara adat adalah mereka yang berasal dari soa bukan dari mata rumah parentah. Peraturan Daerah Kabupaten Maluk…

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Ambon Dalam Menyediakan Sarana Tempat Sampah

Masalah sampah di daerah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat dibicarakan baik di dunia maupun di Indonesia termasuk di kota Ambon. Sesuai subtansi permasalahan maka tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemda Kota Ambon belum melaksanakan tanggungjawab jawabnya dalam menyediakan sarana tempat sampah sehingga pada beberapa wilayah …

Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …

Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 Kitab 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-472-7

Deskripsi Fisik

xxi, 673 hlm.:21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.140 26 KAN u

Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah 1999-2001 Kitab 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-471-9

Deskripsi Fisik

xxi; 709 hlm. : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.140 26 KAN k

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah & UU No. 33 Tahun 2004 Tenta…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 MAT u

Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Di Daerah

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-428-208-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.02 MAR h

Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-17092-6-2

Deskripsi Fisik

xvi + 112 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 MUR a