Keabsahan Pelantikan Gubernur Maluku

Proses dan tata cara pelantikan gubernur pemenang pilkada pada hakikatnya merupakan bagian dari analisis yang peneliti lakukan berkenaan dengan perwujudan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. S…

Keabsahan Perubahan Alokasi Anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Corona Viru…

Prioritas penggunaan anggaran Dana Desa setiap tahunnya telah diatur secara yuridis. Pada tahun 2020 akibat menyebarnya covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa Dana Desa tahun 2020 diprioritaskan untuk penyediaan jaring pengaman sosial di desa berupa BLT. namun pada implementasinya, ditemukan Kepala Desa yang ternyata menggunakan anggaran penyediaan BLT untuk pembi…

Keabsahan Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagan Barat Mengenai Pemilihan Ke…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu apakah Pemerintah kabupaten seram bagian barat berwenang untuk membuat kebijakan pemilihan kepala desa adat secara serentak dan apakah kebijakan mengenai pemilihan kepala desa adat memiliki keabsahan. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan pe…

Rangkap Jabatan Aparatur Sipil Negara Seabagai Penjabat Kepala Pemerintah Neg…

Tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri di dua Negeri yang berbeda tanpa memperhatikan Undang-Undang yang berlaku yang mengakibatkan perbedaan pendapat pada pemerintah daerah dan Negeri adat. Adapun Tujuan Dari Penilitian Ini untuk menganalisa tindakan Bupati Maluku Tengah dalam melantik Aparatur Sipil Negara sebagai Kepa…

Keabsahan Dan Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Adat Melalui Hib…

Peeralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindakan hak dari suatu pihak kepada pihak lain. Beberapa cara peralihan hak atas tanah antara lain yaitu : jual beli,tukar-menukar hibah, pemberian menurut adat , pemasukan dalam perusahaan (imbreng) dan wasiaat. Peralihan hak atas tanah adat yang terjadi karena suatu tindakan hukum (perbuatan hukum) dalam bentuk hibah …

Keabsahan Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Oleh Penjabat Bupati Seram Bag…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan surat keputusan dan akibat hukum yang dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan ini mengatur tentang syarat sahnya keputusan yang memuat unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Penjabat Bupati Seram Bagian Timur mengelu…

Keabsahan Penjabat Raja Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten M…

Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai dasar legitimasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding father) ini untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk negara kesatuan. Mesk…

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah Di Kabupat…

Penulisan ini berkaitan dengan Akta Kelahiran Anak Luar Nikah, dimana masalah yang sering dihadapi oleh petugas yang melayani pembuatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru adalah adanya ketidakjujuran dari sebagian orang yang melaporkan permohonan pembuatan Akta Kelahiran, dimana sering terjadi ada orang datang ke kantor Dinas Kependudukan dan…

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah di Negeri …

Problem dalam penelitian ini masih pada praktek penguasaan tanah kepemilikan oleh orang asing melalui perjanjian nominee dengan menggunakan kedok warga negara sehingga jika tidak melanggar UU. Tindakan ini disahkan oleh notaris / PPAT yang notabene memahami hukum yang berlaku dengan jelas. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas, kekuatan mengikat, dan sebagai akib…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k

Keabsahan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj Pada Masayarak…

Proses pembagian warisan dalam masyarakat Kobisonta khususnya di Negeri Wainusi dalam perkara kewarisan dikenal dengan pewarisan secara musyawarah secara damai, dalam hukum Islam dikenal istilah takharuj, yaitu salah satu bentuk pembagian warisan secara damai dimana proses pembagiannya lebih mengutamakan pada musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Hal ini sudah turun temurun atau menja…

Kajian Yuridis Tentang Koperasi Yang Didirikan Dengan Akta Di Bawah Tangan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, dimana Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil ini memberi makna yang lebih mendalam bahwa proses menetapkan anggaran dasar koperasi dan lembaran akta pendiriannya harus dibuat oleh Not…

Kajian Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembu…

Dalam ketentuan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa peralihian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPA…

Status Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Suli Dalam Penyelenggaraan Pemerinta…

Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah menurut Perda Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri. Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri menjadi kewenangan Bupati untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Tersebut. Dari hasil penelitian dan pembahas…

Kajian Yuridis Terhadap Legalitas Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Neger…

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ditulis (PNS) ,Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis UU No 5/2014. Hal-hal yang merupahkan alasan mengenai Pemberhentian PNS pada pasal 87 ayat 1 (satu) ,ayat 2 (dua) dan ay…