Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelidiki Perbuatan Melawan …

Dinamika keamanan Internasional pada era globalisasi tidak hanya didominasi oleh persoalan konvensional, namun juga berkaitan dengan kejahatan luar biasa, salah satunya adalah peredaran narkotika dan obat bius. Dalam proses penegakan kejahatan Narkotika, Mahkamah Pidana Internasional berlandaskan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Dan apabila negara dalam penegakan narkotika sampai pada pela…

Tinjauan Hukum Pengaruh Perjanjian Asean Free Trade Area Terhadap Negara Indo…

AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan upaya ASEAN untuk melindungi kepentingan negara anggota dalam perdagangan multilateral yang didominasi oleh negara-negara maju. Berdasarkan kesadaran tersebut, maka AFTA berusaha untuk melakukan proteksi terhadap pasar regional negara-negara ASEAN. Kerjasama perdagangan regional di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi untuk terus dapat ditingkatkan.…

Urgensi Penetapan Tapal Batas Darat Antara Indonesia-Timor Leste Serta Implik…

Penetapan tapal batas di kawasan perbatasan antar negara harus ada kejelasan suatu wilayah karena perbatasan negara mempunyai peranan penting untuk pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Indonesia memiliki daerah perbatasan yang sangat luas. Setiap kawasan perbatasan memiliki persoalan dan permasalahan masing-masing, karaktersosial-ekonomi-budaya yang berbeda-b…

Perlindungan Gedung Kedutaan Sebagai Wilayah Ekstrateritorial Perspektif Huku…

Imunitas diplomatik (diplomatic immunity) adalah kekebalan yang diberikan kepada wakil-wakil diplomatik pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang hak-haknya di jamin hukum internasional. Prinsip ini terdapat dalam United Nations Charter. Kekebalan diplomatik (diplomatic immunities) adalah kekebalan terhadap alat kekuasan negara penerima, hak mendapat perlindungan, mencakup kekebala…

Akibat Hukum Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Pemberian Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan diplomatik tidak lain agar para pejabat diplomatik bisa menjalankan tugas kenegaraannya secara bebas, tetapi pada kenyataannya, tidak jarang hak-hak tersebut disalahgunakan oleh para pemegangnya yang tidak bertanggung jawab. Hak tersebut menjadikan mereka kebal hukum atas semua pelanggaran yang mereka lakukan di negara mereka ditugaskan salah sat…

Kajian Mengenai Internal Disturbances And Tension Berdasarkan Hukum Humaniter…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.78 PAT k

Perlindungan Hukum Humaniter Terhadap Paramedis Di Wilayah Konflik

Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 melindungi tenaga kesehatan dari serangan langsung saat perang, selama mereka tidak ikut berperang secara langsung. Paramedis yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan harus dihormati, dilindungi, dan dihargai dalam suatu konflik besenjata. Namun dalam kenyataanya masih banyak petugas medis yang menjadi korban atau menjadi sasaran peran…

Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Penyanderaan Wartawan Sipil Di Wila…

Wartawan sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional memegang peranan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi yang terjadi dalam konflik secara langsung dari tempat kejadian. Namun dalam melaksanakan pekerjaan mereka tersebut, wartawan dan pekerja media yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata internasional seringkali menghadapi berbagai resiko berbahaya. Merek…

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Arab Saudi Ditinjau …

Hasil pengujian menunjukkan pengalaman TKW-TKW lain yang sukses sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga), ternyata tidak selamanya menjadi kenyataan selama mereka bekerja diluar negeri. Permasalahan TKW di dalam negeri meliputi percaloan yang melegalkan segala sesuatu, kondisi ditempat penampungan yang sangat tidak manusiawi, penempatan kerja yang tidak sesuai dengan keterampilan, serta posisi tawar…

Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Praktek “Force-Feeding” Yang Dila…

Force-feeding kepada tahanan yang mogok makan (hunger striker) masih menjadi kontroversi pada negara-negara di dunia. Menimbulkan banyak perdebatan antara dua nilai etis yang dasar: yaitu perlindungan keselamatan manusia dan otonomi hak-hak individu. World Medical Association telah mengambil posisi yang mana menganggap force-feeding sebagai tindakan penyiksaan dan maka dari itu tidak etis. Penu…