Pengawasan Kepolisian Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011. Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Peng…

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja TKI Di Luar Negeri Ditinjau Dar…

TKI merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri dimana hak-haknya sebagai warga negara sudah sepatutnya dilindungi. Dalam menjalankan pekerjaannya, TKI sering dipertemukan dengan berbagai masalah menyangkut dengan keselamatan kerja TKI selama bekerja diluar negeri. Fenomena kekerasan yang sering dialami oleh TKI yang dapat merendahkan harkat dan martabat TKI sebagai manusia…

Kajian Yuridis Terhadap Status Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Seba…

Untuk memperoleh status Negeri harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri. Demikian juga untuk melakukan alih status dari Negeri menjadi Desa atau dengan sebutan lain harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melihat unsur-unsur terbentuknya Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Neger…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Perjudian Di Kota Dobo

Dalam Hukum Administrasi Negara, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu macam perizinan yang merupakan`instrumen yuridis yang digunakan pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan dan dibuat dalam suatu bentuk keputusan administrasi (beschikking). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan dan larangan serta batasa…

Kajian Yuridis Terhadap Legalitas Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Neger…

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ditulis (PNS) ,Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis UU No 5/2014. Hal-hal yang merupahkan alasan mengenai Pemberhentian PNS pada pasal 87 ayat 1 (satu) ,ayat 2 (dua) dan ay…

Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaedah-kaedah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Rangkap jabatan merupakan permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, tindakan tersebut terjadi pada lingkungan birok…

Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Raja Di Negeri Naku Kecamatan Leitimur Sela…

Isu hukum yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Kajian Yuridis terhadap proses pemilihan raja di Negeri Naku?. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemilihan Raja di Negeri Naku dilakukan sebagai akibat dari Negeri Naku memiliki lebih dari satu marga perintah dalam satu matarumah perintah. Hal…

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Bag…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.292 TOM t

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Wajib Di Bidang Perhubun…

Penulisan ini berkaitan dengan pelaksanaan urusan wajib di bidang perhubungan laut yang tidak efektif di laksanakan sebagai salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Sehingga berpotensi melahirkan lambatnnya pembangunan di daerah baik terhadap infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia dan sum…

Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …