Ditapis dengan
Kewenangan Penyitaan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, Terlebih lagi dalam melaksanakan kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Tindakan penyitaan yang dilakukan secara sepihak pada justru melanggar hukum dan patut ditindak . Satpol PP dituntut harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bij…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.351 WAG k
Wewenang Pemerintah Kota Ambon Dalam Pelayanan Jalan Rusak
Dalam melaksanakan tindakan pemerintahan harus sesuai dengan Wewenang yang dimiliki oleh Penyelenggaraan Jalan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Salah satu kewenangan penyelenggara jalan adalah “segara wajib memperbaiki jalan rusak yang dapat mengganggu kenyaman hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.” Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.350 BAT w
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Komisi Pemili…
Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kekuatan Hukum mengikat Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang berhubungan dengan permasalahan yang dian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.348 DAH k
Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konsti…
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan dan membagi urusan pemerintahan sisa kepada Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi., dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu Pemerintahan Daerah. Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif (preventif toezich…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.345 JAT k
Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.343 BAL p
Kewenangan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Menurut Sistem Pemeri…
Pasal 249 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa DPD berwenang dan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda). Sementara itu, Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, paj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.342 BAK k
Kewenangan Pengujian Konflik Norma Dalam Undang-Undang
Jika Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan apabila dalam kenyataannya muncul penemuan konflik norma dari model pengujian produk hukum dari Undang-Undang berikut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat (3) “ putusan me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.341 MAO k
Fungsi Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengangkatan Aparatur…
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Komisi yang dibentuk pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dasar , kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Apakah KASN berwenang untuk melakukan Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.340 LIM f
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Upah Di Bawah Upah Mini…
Dalam hubungan kerja terdapat adanya hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Meskipun termasuk dalam ranah hukum perdata namun, di dalamnya terdapat warna public, karena di dalamnya terdapat pihak ketiga yaitu pemerintag sehingga mempengaruhi sifat hukum dalam perjanjian kerja tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.339 SAL p
Kajian Yuridis Tentang Peralihan Otoritas Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunkasi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur tentang telekomunikasi, menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia. Sejak reformasi telekomunikasi di tahun 2005, otoritas penyelenggaraan telekomunikasi dialihkan dari Depertemen Perhubungan kepada Kementerian telekomunikasi, namun fungsi regulator masih …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.337 MAR k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara