Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…

Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…

Tugas - Tugas Kejaksaan Di Bidang Yustisial

Buku ini secara garis beras mengemukakan masalah pelaksanaan pakem berdasarkan undang - undang; pengawasan terhadap pers, radio, televisi dan film; pengawasan orang asing di indonesia dan diselingi dengan kegiatan jaksa masuk desa.

Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…

Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Lingkup Pemerintah Kabu…

Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, sangat jelas sehingga diharapkan agar setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut,agar dapat menjadikannya sebagai pedoman bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam prakteknya apa yang diinginkan atau yang di…

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44…

Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.452 TAK a

Hambatan Dalam Penindakan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana…

Sebagai pilar dalam menjaga ketertiban dunia dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Polri dituntut untuk dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri, salah satunya ialah pelanggaran Asusila. Sistem Penegakan Hukum dipertanyakan dalam perka…

Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, dengan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Pencurian sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak milik pribadi juga dapat diatasi melalui pendekatan Restorative Justice. Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang mana suatu perbuatan yang a…

Fenomena Pelanggaran Hukum di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di…

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif, penelitian hukum (legal research) ini dilakukan untuk mene…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Kuat Secara Ilegal M…

Kegiatan jual beli melalui media online yang marak terjadi di Indonesia, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang dapat membahayakan keselamatan konsumen akibat beredarnya produk obat kuat ilegal, penyebab lainnya karena peredaran obat kuat tidak memiliki izin edar serta informasi yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sepenuhnya benar. Hal itu bertentangan dengan Pasal 4 Unda…