Status Hukum Dusun Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Apakah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam status sebagai Dusun dapat di tetapkan menjadi Desa adat menurut Uundang-Undang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konsepsual. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Dusun Airlouw dan Dusun Erie m…

Kajian Yuridis Terhadap Status Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Seba…

Untuk memperoleh status Negeri harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri. Demikian juga untuk melakukan alih status dari Negeri menjadi Desa atau dengan sebutan lain harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melihat unsur-unsur terbentuknya Negeri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Neger…

Tanggungjawab Kantor Syahbandar Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kapal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Surat Persetujuan Berlayar sebagai tindakan pemerintah yang memiliki akibat hukum, 2) Tanggungjawab Kantor Syahbandar Saat Terjadinya Kecelakaan Kapal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum maupun sistimatika huk…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Perjudian Di Kota Dobo

Dalam Hukum Administrasi Negara, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu macam perizinan yang merupakan`instrumen yuridis yang digunakan pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan dan dibuat dalam suatu bentuk keputusan administrasi (beschikking). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang di dalamnya memuat ketentuan dan larangan serta batasa…

Kajian Yuridis Terhadap Legalitas Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Neger…

Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat (ASN) adalah profesi dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ditulis (PNS) ,Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya ditulis UU No 5/2014. Hal-hal yang merupahkan alasan mengenai Pemberhentian PNS pada pasal 87 ayat 1 (satu) ,ayat 2 (dua) dan ay…

Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaedah-kaedah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Rangkap jabatan merupakan permasalahan yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, tindakan tersebut terjadi pada lingkungan birok…

Kajian Yuridis Terhadap Pemilihan Raja Di Negeri Naku Kecamatan Leitimur Sela…

Isu hukum yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana Kajian Yuridis terhadap proses pemilihan raja di Negeri Naku?. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemilihan Raja di Negeri Naku dilakukan sebagai akibat dari Negeri Naku memiliki lebih dari satu marga perintah dalam satu matarumah perintah. Hal…

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Bag…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.292 TOM t

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Wajib Di Bidang Perhubun…

Penulisan ini berkaitan dengan pelaksanaan urusan wajib di bidang perhubungan laut yang tidak efektif di laksanakan sebagai salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Sehingga berpotensi melahirkan lambatnnya pembangunan di daerah baik terhadap infrastruktur maupun kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia dan sum…

Kewenangan Perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah diakui dunia secara internasional (UNCLOS 1982) yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan …