Ditapis dengan
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dan Surat Edara…
Penegakan prinsip keadilan oleh Mahkamah Konstitusi melahirkan tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, apabila dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Iindonesia Tahun 1945 maka suatu norma atau undang-undang tetap kontitusional sehingga dipertahankan legalitasnya, adapun jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap bert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.347 AMB a
Hak Politik Eks Tahanan Politik Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Komitmen Negara Republik Indonesia untuk menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maupun Hak Politik Eks Tahanan Politik diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.346 LAT h
Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konsti…
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan dan membagi urusan pemerintahan sisa kepada Pemerintahan Daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi., dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu Pemerintahan Daerah. Ada dua jenis pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif (preventif toezich…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.345 JAT k
Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayag…
Pada saat ini di Indonesia masih banyak produk peraturan yang tumpang tindih dan tidak mengikuti sistem yang baku, termasuk dalam soal nomenklatur yang digunakan oleh tiap-tiap kementerian dan badan-badan pemerintahan setingkat Menteri.Beberapa kementerian mengeluarkan peraturan di bidangnya dengan menggunakan sebutan Keputusan Menteri, dan beberapa lainnya menggunakan istilah Peraturan Menteri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.344 AND k
Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tiap tingkatan pemerintahan memiliki kewenangan dan lembaga pengawasan ketenagakerjaan masing-masing. Namun Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, beberapa kewenangan pengawasan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten/Kota ditarik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.343 BAL p
Kewenangan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Menurut Sistem Pemeri…
Pasal 249 ayat (1) huruf j disebutkan bahwa DPD berwenang dan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan peraturan daerah (Perda). Sementara itu, Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, paj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.342 BAK k
Kewenangan Pengujian Konflik Norma Dalam Undang-Undang
Jika Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD dan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan apabila dalam kenyataannya muncul penemuan konflik norma dari model pengujian produk hukum dari Undang-Undang berikut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 54 ayat (3) “ putusan me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.341 MAO k
Fungsi Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pengangkatan Aparatur…
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah Komisi yang dibentuk pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mengawasi pelaksanaan norma dasar , kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Apakah KASN berwenang untuk melakukan Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.340 LIM f
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Upah Di Bawah Upah Mini…
Dalam hubungan kerja terdapat adanya hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Meskipun termasuk dalam ranah hukum perdata namun, di dalamnya terdapat warna public, karena di dalamnya terdapat pihak ketiga yaitu pemerintag sehingga mempengaruhi sifat hukum dalam perjanjian kerja tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.339 SAL p
Kajian Yuridis Tentang Peralihan Otoritas Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunkasi serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur tentang telekomunikasi, menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia. Sejak reformasi telekomunikasi di tahun 2005, otoritas penyelenggaraan telekomunikasi dialihkan dari Depertemen Perhubungan kepada Kementerian telekomunikasi, namun fungsi regulator masih …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.337 MAR k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara