Ditapis dengan
Studi Statistik Kriminal Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggar Lalu Lintas
Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur, untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dan untuk mengetahui upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1205 MAH s
Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (St…
Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1204 RIR m
Statistik Kriminal Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Dua Yang Tidak Memili…
Surat Ijin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu kontrol atas kompetensi pengemudi sebagai bentuk tanggungjawab pengemudi dalam mengendarai kendaraan. Bahkan adanya SIM juga bertujuan untuk proses rekap forensik kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan dalam lalu lintas. Namun hingga saat ini masih banyak juga pengendara yang tidak memiliki SIM dan kurang berhati-hati dalam berkendara. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1203 LAK s
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi Pada Tahap Penyidikan (S…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses diversi pada tahap penyidikan, penerapan diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kendala-kendala yang yang ditemukan dalam proses penerapan diversi pada tahap penyidikan. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon, untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggun…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1202 PAT p
Kajian Yuridis Pasal 124 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap …
Dalam ketentuan penyelenggaraan angkutan jalan masih dapat dipilah menjadi beberapa macam, antara lain angkutan orang (penumpang), angkutan barang, angkutan bus umum, angkutan pribadi,Berdasarkan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengemudi kendaraan bermotor umum atau angkutan orang dalam trayek ekonomi untuk mengangkut anak sekolah, namun kenyataan yang terja…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1201 RAN k
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mempekerjakan Anak
Proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mempekerjakan anak menuntut untuk perlu adanya pranata hukum yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi kelalaian, kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dengan menggunakan aturan hukum pidana. Hal ini memunculkan permasalahan bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Mempekerjakan Anak. Metode penelitian yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1200 PAT p
Tinjauan Kriminologis Praktek Prostitusi Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur (…
Fenomena praktek prostitusi atau pelacuran pada masa ini sudah menjadi penyakit di dalam masyarakat dan bahkan sudah sangat rumit untuk dihilangkan, sehingga masalah ini butuh perhatian khusus dari berbagai pihak baik dari keluarga, masyarakat maupun kepolisian. Dewasa ini prostitusi atau pelacuran bukan hanya dikalangan wanita dewasa saja tetapi anak-anak wanita yang masih berusia belasan tahu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1199 SIT t
Keadilan Restoratif Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak Di Maluku Tenggara…
Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai undang-undang SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi perub…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1198 LAY k
Analisis Yuridis Penerapan Unsur Pasal 178 B Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 …
Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang–Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun pada kenyataannya masih saja ada pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1197 PAP a
Pembatasan Partisipasi Istri Bekerja Di Ruang Publik Sebagai Bentuk Kekerasan…
Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1196 TET p
Aspek Hukum Pidana Penggunaan Media Sosial Pada Proses Kampanye Menurut Undan…
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1195 TOI a
Perlidungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Secara Online
Di Indonesia sudah banyak pengguna alat komunikasi elektronik yang menyediakan jasa internet dan rata-rata pengguna memiliki jaringan sosial contohnya facebook, twitter, bloge, dan lain-lain. Dengan semakin berkembangya teknologi dan internet saat ini, internet dan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja. Namun juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1194 SAL p
Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…
Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan, karena seperti yang diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran yang sangat penting dalam membina setiap pelaku tindak pidana yang sudah divonis bersalah oleh hakim., maka memunculkan masalah bagaimana Model Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon” Metode penel…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1193 MAC p
Peran Polsek Salahutu Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepolisian Republik Indonesia, Polisi merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanaan kepada masyarakat. Polri merupakam alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1192 SAN p
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penyidik Polri Kepada Tersangka Tindak Pidana …
Sebagai Negara Hukum maka Indonesia selalu dituntut untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga pada implementasinya terdapat sebuah kepastian hukum (legalitas) terhadap proses penegakan hukum demi mewujudkan keadilan yang mengacu pada prosedur dan mekanisme sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dalam melakukan proses penegakan hukum pada setiap tingkatan, termasuk pada tingka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1191 SAH p
Disparitas Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Ma…
Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1190 MAE d
Kajian Yuridis Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Dalam pelaksanaaan Negara, fungsi hukum dalam menjalankan kekuasaan Negara, antara lain sebagai acuan dari suatu tujuan Negara, sebagai penjaga, pelindung, dan memberikan keadilan bagi manusia, serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Hukum pidana sejatinya menjadi jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, namun dalam pelaksanaannya tidak semua unsur d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1189 MEI k
Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penodaan Agama Ditinjau Dari Tujuan Pemi…
Salah tujuan hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. maka memunculkan masalah apakah penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku penodaan agama telah sesuai dengan tujuan pemidanaan ?. Met…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1188 AFA p
Kajian Hukum Pidana Pengrusakan Barang Pesawat Oleh Pelaku Dalam Keadaan Darurat
Secara khusus pengrusakan terhadap fasilitas/ barang pesawat pada pasal 497 huruf fKUHP dan Pasal 54 huruf c Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009. Namun dalam kenyataannya bagaimana jika seseorang penumpang yang karena akibat perbuatannya dapat merusak fasilitas yang terdapat dalam pesawat, namun itu dilakukan dalam keadaan darurat atau genting maka memunculkan masalah “Apakah pengrusakan bar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1187 SAP k
Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Medi…
Aturan mengenai ujaran kebencian terlebih yang dilakukan melalui media sosial, sebetulnya sudah diatur pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 terkhusus dalam pasal 27 ayat (3) dan 28 ayat (2). Hak Asasi Manusia secara absolut mengakui bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum tidak boleh dibatasi, tetapi pelaksanaan harus memperhatikan hak-hak orang lain. Berdasarkan uraian diatas maka permasalah…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1186 LAT t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara