Penerapan Oral Agreement dan Pengaruhnya Dalam Hukum Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional dan merupakan salah satu sumber hukum penting dalam masyarakat internasional, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar Negara. Permasalahan yang sering dipersoalkan adalah kelayakan perjanjian internasional tidak tertulis. Mengingat sifatnya yang tidak begitu…

Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka

Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…

Unilateral Claim Zona Ekonomi Eksklusif Oleh Indonesia-Vietnam Dan Dampak Huk…

Kawasan perbatasan laut harus memiliki kejelasan terhadap wilayahnya karena perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan bangsa dan memiliki peran penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jika ditinjau dari letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, salah satunya dengan Negara Vietnam. Indonesia dan Vietnam …

Prinsip Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Dari…

Metode penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipe penilitian bersifat deskriptif analitik. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan standar penggaturan Operasi T…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tin…

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indoensia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 …

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Penerimaan Palestina Menjadi Anggota Un…

Peneriman Negara Palestina Menjadi Anggota UNESCO Mengarah kepada status hukum Negara Palestina di dunia Inernasional dan kedudukan palestina di orgainsasi besar dunia yaitu Perseikatan Bangsa – Bangsa, untuk mendapakan pengakuan dari negra besar lainnya. Metode yang dipakai dalam Penulisan ini adalah Yuridis Nomarif yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum …

Perjanjian Kerja Penetapan Upah Oleh PT. Reminal Utama Sakti

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku, yang mewajibkan perusahaan dalam menetapakan upah buruh minimal Rp 2.604.961 (dua juta enam ratus empat ribu sempilan ratus enam puluh satu rupiah) Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (2) dan (3), selanjutnya…

Keabsahan Jual Beli Tanah Petuanan di Kei Kecil

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya. Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan sebab tanah diyakini dapat menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi bahan mentah. Keabsahan jual beli tanah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat…

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Fotografi Yang Diedarkan Tanp…

Karya fotografi merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pencipta karya fotografi sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran terhada…

Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …

Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…

Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Berkedok Arisan Online ( Studi …

Arisan online Merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangan juga telah membawa dampak negative bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybererime, yang merupakan perkembagan lebih la…

Kajian Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di De…

Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, akibat dari proses pemberian/ hibah bersadarkan surat pelepasan hak yang dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengkleim bahwah objek/ tanah yang berikan/ dihibakan oleh salah satu pihak bukan merupakan miliknya yang mengakibatkan obj…

Pendekatan Penegakan Hukum Persuasi Petugas Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1377 ASR p

Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…

Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …

Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanpa Objek Retribusi Oleh Di…

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah adalah dipungut oleh Daerah berdasarkan prestasi yang diberikan daerah secara langsung, dan dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang dise…

Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Pencabulan Anak

Anak sangat rentan terhadap kekerasan, baik yang dialaminya di ranah privat maupun publik. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, termasuk dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baginya. Meskipun dalam berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak, dirumuskan ancaman pidana yang berat, khususnya ya…

Akibat Hukum Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S…

Penyampaian SPDP kepada JPU merupakan kewajiban penyidik sejak dimulainya penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis. Akibat d…

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan (Studi Pada …

Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut. Peneliti…

Tanggung Jawab CV Nelayan Makmur Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Fid…

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban se…