Ditapis dengan
Akibat Hukum Tidak Diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (S…
Penyampaian SPDP kepada JPU merupakan kewajiban penyidik sejak dimulainya penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Dalam praktiknya, yang sering terjadi adalah SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Alasan tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis. Akibat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1373 SUA a
Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan (Studi Pada …
Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut. Peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1372 LAS u
Tanggung Jawab CV Nelayan Makmur Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Fid…
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.721 MAR t
Keabsahan Penjabat Raja Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten M…
Konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mempunyai dasar legitimasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding father) ini untuk menjatuhkan pilihan pada bentuk negara kesatuan. Mesk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.401 DIA k
Penetapan Batas Wilayah Laut Teritorial Antara Indonesia-Timor Leste
Penetapan batas suatu wilayah negara pada kawasan perbatasan laut harus memiliki kejelasan terhadap wilayahnya karena perbatasan negara mempunyai peran penting dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayahnya. Indonesia memiliki wilayah perbatasan laut yang sangat luas. Setiap wilayah perbatasan mempunyai persoalan dan permasalahan masing-masing. Penetapan bat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.184 LIL p
Wewenang Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 2 ayat ( 1 ) Permendagri No. 67 Tahun 2017 mengatur tentang Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. . Kenyataan yang terjadi bahwa di Desa Regoha Kecamatan Mdona Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi pengangkatan perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.400 ONA w
Cyber Patrol Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial
Penyebaran berita bohong merupakan suatu pemberitaan yang tidak benar atau tidak sesuai fakta, sebuah pemberitaan palsu dalam suatu upaya untuk menipu atau mengakali pendengar atau pembaca untuk mempercayai suatu pemberitaan yang disebar luaskan melalui media sosial. Maraknya penyebaran berita bohong di media sosial menjadi meresahkan masyarakat karena sulit untuk mengidentifikasi kebenaran dar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1360 WAK c
Keabsahan Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Menyeleng…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perda Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. UU No.30 Tahun 2014 mengatur mengenai syarat sahnya tindakan pemerintah yang terdiri dari unsur pejabat berwenang, prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek ketetapannya, yang apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka aki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.384 TUA k
Keabsahan Absen Elektronik Sidik Jari (Finger Print ) Sebagai Dasar Pengenaan…
Penerapan finger print ini dilakukan agar memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan dari masing-masing pegawai. Namun hal ini berjalan tidak seharusnya dan menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010. Permasalahan dalam penulisan ini adalah dasar hukum pengaturan finger print dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten MBD Nomor : 061.2/28…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.385 UDI k
Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Anak Di Kabupate…
luarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isu hukum dalam penulisan ini antara lain bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pekerja anak dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pengguna jasa pekerja anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (st…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.386 AWI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara