Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia Ditinjau Dari Huk…

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…

Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…

Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Pengaturan Prinsip Pembedaan Dan Penerapannya Dalam Konflik Bersenjata Armeni…

Pada prinsipya dalam Hukum Humaniter telah membedakan antara pihak yang boleh dan tidak boleh diperangi. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Dengan prinsip pembedaan ini, diharapkan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa penduduk sipil dimaksud, Pengaturan prinsip pembedaan telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, serta Prot…

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1453 RUM p

Hambatan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai…

Penyidikan merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, di tahap ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. Dalam penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dituntut bekerja harus secara profesional, artinya dalam kurun waktu tertentu…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Ilih Kecamatan…

Suatu perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan lisan dinyatakan sah dan berlaku bagi kedua pihak tersebut. Perjanjian lisan maupun tulisan memiliki kesamaan yaitu timbulnya hak dan kewajiban, yang dimana a…

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi…

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sangsi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga namun dalam realita kehidupan masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang terkuat di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau L…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Kekerasan Yang Dialami Oleh Kaum Perempuan Di …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan fisik. Kekerasan terhadap perempuan merupakan rintangan atau hambatan terhadap pmbangunan, karena dengan demikian mengurangi kepercayaan diri dari perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, menggangu kesehatan perempuan…

Urgensi Diratifikasinya Konvensi 1951 Tentang Pengungsi Perspektif Hukum Keim…

Penanganan pengungsi pada Hukum Internasional diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia tidak ada kepentingan apapun berkaitan dengan pengungsi karena belum menjadi pihak pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi sehingga pengaturan permasalahan menge…

Fungsi Dewan HAM PBB Terhadap Kebijakan Embargo Sepihak Suatu Negara Ditinjau…

Hukum Internasional telah mengatur penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi suatu negara antara lain dengan tetap mengendepankan prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi, yang secara eksplisit dalam Piagam PBB mengatur mengenai larangan intervensi oleh suatu negara terhadap negara lain dengan kompensasi terhadap intervensi kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam. Pe…

Declaration On Conduct Of Parties In The South China Sea Dalam Pengelolaan Su…

Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea atau DoC merupakan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak Di Laut China Selatan yang dibuat dan disepakati oleh ASEAN dan China. Tujuan dibuatnya DoC adalah untuk mengatur tingkah laku para pihak dalam menjaga kondusifitas di kawasan LCS terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Faktanya, China melakukan banyak tindakan ag…

Peran ASEAN Sebagai Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Teroris Pad…

ASEAN sebagai organisasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya serta memajukan perdamaian di tingkat regional dengan salah satu bentuk kerjasamanya mengenai upaya kontra terorisme. Walaupun demikian, sejumlah aksi terorisme ternyata masih terjadi dan eksis dilakukan khususnya di wilayah perbatasan antar negara-negara an…

Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN.Amb

Kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap orang yang sangat berarti dan harus dipenuhi ketika berhadapan dengan proses hukum, dengan cara yang demikian setiap orang akan percaya terhadap hukum itu sendiri. Jaksa dalam menetapkan seorang menjadi tersangka harus didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara, untuk menetapkan …

Legal Standing Dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Apakah hanya pemerintah yang dapat berkedudukan sebagai legal Standing dalam mekanisme pembubaran partai politik dan Apakah warga Negara Indonesia dapat memiliki legal standing dalam mekanisme pembubaran partai politik. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis …

Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap …

Putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon harus menunjukan aspek keadilan dan kepastian hukum, bukan kepastian hokum saja Jenis penelitian yuridisn ormatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum primer,sekunder dan tresier,teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mini…

Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Resolusi Global To Fight Covid-19

Dunia saat ini sedang mengalami suatu permasalahan besar dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, dengan kemunculan Corona Virus Desaise (Covid-19) menyebar keseluruh dunia silih berganti dengan cara penularan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi, telah mengeluarkan resolusi secara aklamasi yaitu …

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…