Dewan Pengawas KPK Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak meng…

Akuntabilitas Kepala Desa Terhadap Penggunaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa kepada Bupati/Wali kot…

Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahan…

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pembinaan adalah untuk meningkatkan wawasan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kemba…

Analisis Yuridis Hukum Hakim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pen…

Peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Tingginya tingkat kecelaka…

Kajian Yuridis Tentang Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Melak…

Pada masa sekarang ini, perjanjian yang memuat klausula baku antara konsumen dengan pelaku usaha dapat dengan mudah kita temukan. Harus diakui bahwa klausula baku sangat membantu kelancaran perdagangan. Namun hal ini menutup proses negosiasi antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga memungkinkan bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlind…

Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian remisi terhadap narapidana yang dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besarnya mengalami kelebihan penghuni. Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini terdapat…

Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terka…

Pasar Arumbai sebagai pusat penjualan ikan mentah terbesar dikota Ambon, diketahui memilki ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang tidak memadai menyebabkan pelaku usaha ikan mentah, menggunakan air laut yang sudah tercemar oleh limbah domestik. Mengakibatkan ikan yang diperjual belikan menjadi tidak sehat dan segar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa h…

Pengadaan Tanah Petuanan Negeri Rumah Tiga Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.760 COS p

Penetapan Tarif Pajak Hotel Dalam Sistem Perpajakan (Studi Pada Kabupaten Kep…

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Berdasarkan peraturan diatas maka dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya pada Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan otonomi daerah maka Pajak Hotel sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan kontribusi dibidang pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi di …

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi

Indonesia berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sejak tahun 2005 telah berada dalam peringkat pertama negara terkorup di Asia. Predikat serupa juga diberikan oleh Transparency Internasional yang selalu menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum di…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Di Belarusia Ditinjau Dari Huk…

Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kerhormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Serta pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan …

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor…

Seorang suami yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada istrinya dianggap sebagai bentuk pembelajaran terhadap istrinya. Seorang ibu yang melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada anaknya dianggap bagian dari metode mendidik anak. Namun pada kenyataannya mereka (anggota keluarga) yang menjadi korban kekerasan, tetaplah menjadi korban kekerasan. Rumusan masalah dalam p…

Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.759 LAT p

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Pengaturan Prinsip Pembedaan Dan Penerapannya Dalam Konflik Bersenjata Armeni…

Pada prinsipya dalam Hukum Humaniter telah membedakan antara pihak yang boleh dan tidak boleh diperangi. Hal ini bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Dengan prinsip pembedaan ini, diharapkan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa penduduk sipil dimaksud, Pengaturan prinsip pembedaan telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949, serta Prot…

Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1453 RUM p

Hambatan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai…

Penyidikan merupakan tahap sebelum masuk pada ranah peradilan, di tahap ini merupakan kewenangan dari penyidik untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan pada suatu perkara yang diduga memiliki unsur pidana. Dalam penyidikan tindak pidana kehutanan khususnya pembalakan liar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dituntut bekerja harus secara profesional, artinya dalam kurun waktu tertentu…

Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Anak Korban Per…

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab unutk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Namun kenyataan di temukan pada perempayan A.Y Patty dan tempat makan depan Maluku City Mall terdapat sekelompok anak-anak yang di terlantarkan oleh orang tua mereka …

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Di Desa Ilih Kecamatan…

Suatu perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri dan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan lisan dinyatakan sah dan berlaku bagi kedua pihak tersebut. Perjanjian lisan maupun tulisan memiliki kesamaan yaitu timbulnya hak dan kewajiban, yang dimana a…

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi…

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sangsi bagi para pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga namun dalam realita kehidupan masih terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian yang terkuat di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau L…