Dampak Penetapan Kelompok Bersenjata Sebagai Teroris Oleh Negara Lain Dalam T…

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini yang digolongan terhadap kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan ma…

Dampak Ratifikasi Indonesia Terhadap Internatinal Convention for the Suppress…

aties sebagai Pembimbing II Terorisme sebagai salah satu jenis dari Activities of Transnational/Criminal Organizations merupakan kejahatan yang ditakuti karena ancaman terhadap kedaulatan negara, masyarakat dan individu, mengganggu stabilitas nasional dan mencemarkan nilai-nilai demokratis. Dampak dari akibat yang ditimbulkan oleh serangan aksi terorisme ini bukan lagi merupakan bentuk…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Ber…

Banyak jenis senjata yang telah digunakan dalam perang bahkan pesawatpesawat tempur yang dikerahkan untuk menyerang lewat udara. Seiring perkembangannya pesawat tempur yang digunakan cukup banyak. Dewasa ini ada salah satu jenis pesawat yang seringkali digunakan dalam perang yaitu Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pesawat Tanpa Awak (PTA) yang leb…

Pengaturan Perjanjian Internasional Dan Relevansinya Dengan Klaim Pulau Dokdo…

Sengketa Pulau Dokdo merupakan salah satu sengketa yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Baik Jepang maupun Korea Selatan tetap berpegang teguh bahwa Pulau Dokdo merupakan bagian dari kedaulatan negara mereka. Keduanya memiliki argumentasi masing-masing untuk mempertahankan Pulau Dokdo tersebut. Korea Selatan mempertahankan bahwa Pulau Dokdo merupakan wilayahnya dengan berdasarkan…

Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kau…

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alas an kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berlaku dalam knflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang menyebabkan korban jiwa. Salah satu bentuk konflik bersenjata dimana hukum humaniter dapat diterapkan adalah konflik bersenjata yan…

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun, dalam kenyataanya salah satu anggota Kepolisian Daerah Maluku bernama Markus Junus Pattimaipauw yang berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Daerah Maluku nomor Kep/187/IX/2020 kedapatan tidaklah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 T…

Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Kebebasan Berpendapat Terhadap Penyele…

Masyarakat semakin pandai memanfaatkan media yang ada untuk menggunakan hak mereka yaitu mengekspresikan pendapat salah satunya dengan petisi online. Petisi online adalah surat atau pernyataan elektronik dari masyarakat kepada pihak berwenang terhadap suatu masalah. Petisi online merupakan media yang mampu memfasilitasi masyarkat untuk menyuarakan pendapatnya namun penggunaan petisi o…

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertif…

Terdapat permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat dan dikirimkan kepada lembaga Badan Pertanahan Nasional, dimana diterbitkannya suatu sertifikat oleh kantor Badan Pertanahan Nasional namun, mengalami kecacatan pada bagian status kepemilikan yang lebih dari satu pemilik yang memiliki kewenangan atau tumpang tindih hak dalam menguasai suatu bidang tanah baik sebagian atau keseluruha…