Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…

Kewenangan Pembentukan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Bagaimana pengaturan pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya dan Bagaimana prosedur pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …

Penegakan Hukum Kasus Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Di Indonesia

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah seiring perkembangan teknologi internet yang meningkat, menyebabkan kasus pornografi melalui intenet juga meningkat, salah satunya adalah Revenge Porn (Pornografi balas dendam) berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Korban revenge porn dapat ikut terjerat Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi karena terlibat dalam konten bermuatan p…

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bongkar Muat Mobil Kontener Di Kota Ambon

kota Ambon nomor 51 tahun 2018 Tentang Pengaturan Jam Oprasional Kendaraan Alat Berat/Angkutan Peti Kemas dan Truck/Kendaraan Besar dan Kendaraan Lain Sejenisnya Dalam Wilayah Kota Ambon. Di Kota Ambon mobil kontener beroperasi bukan saja pada jam malam tetapi pada waktu lalulintas masih sangat ramai pada jam 20.00 wit dan tidak sesuai dengan Perwali kota ambon hal ini tentu saja membawa kemace…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara Dalam KUHP Den…

Beberapa tahun terakhir ini marak terjadi kasus penghinaan terhadap Martabat Kepala Negara. Pasca pencabutan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, oleh Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusannya nomor :013- 022/PUU-IV/2006, dan catatan dari Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 …

Pengaturan tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata di seluruh perbatasan Jalur Gaza, mulai 21 Mei 2021. Pertempuran dimulai 10 Mei lalu ketika militan Hamas di Gaza menembakkan serangkaian roket jarak jauh ke arah Yerusalem setelah bentrokan antara demonstran Palestina dan polisi Israel di kawasan Masjid Al Aqsa, satu situs suci bagi Yahudi dan Muslim. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza. sedikit…

Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…

Perlindungan Hak Cipta Film Terhadap Konten Spoiler di Youtube

Dewasa ini Penggunaan media sosial sering digunakan sebagai wadah untuk menyalurkan suatu karya cipta. Salah satu media yang marak digunakan ialan youtube. Hal ini dikarenakan youtube memberikan keuntungan ekonomi kepada para pencipta yang mau berpartisipasi membagikan karya ciptanya. Dengan perkembangan media sosial serta mudahnya membagikan karya cipta tersebut memunculkan bentuk pelanggaran …

Aspek Hukum Pidana Penanganan Cyber Porn Di Kota Ambon Oleh Tim Cyber Crime D…

Cyberporn atau kejahatan pornografi adalah salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet. Pornografi sangat merugikan untuk keberlangsungan hidup masyarakat, diantaranya merugikan berbagai aspek dalam kehidupan, antara lain yaitu aspek sosial seperti meningkatnya tindak kriminal dibidang seksual baik kuantitas mau…

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi C…

Ditengah kondisi atau keadaan mewabahnya virus corona disease covid 2019 (covid-19) di Indonesia, ternyata masih ada juga kejahatan korupsi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Perbuatan korupsi yang tidak lagi memandang kondisi negara dalam keadaan mengalami keadaan darurat kesehatan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang korupsi dinyatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi dilakukan…

Intervensi China Terhadap Pembukuan Kantor Perwakilan Diplomatik Taiwan Di Ne…

Menurut Montevideo Convention, Negara harus memiliki pemerintahan, memiliki wilayah yang ditetapkan, memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain, dan memiliki populasi yang permanen. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pembukaan kantor perwakilan diplomatik di suatu negara dan bagaimana Tindakan intervensi China terhadap pembukaan kantor diplomatik perwakil…

Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor…

Didalam hukum pidana, kesengajaan (dolus) adalah keinginan dan pemahaman bahwa suatu tindakan dan akibatnya terjadi, sedangkan kelalaian (culpa) adalah ketidaksengajaan di mana kehati-hatian diperlukan dari setiap orang. Kelalaian yang berakibat pada kematian diatur didalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara limitatif berbunyi : “Barang siapa karena kesal…

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pembuatan Konten Porno…

Kemajuan teknologi informasi bermula dari revolusi industri merupakan pengimplementasian ide manusia secara terbuka sehihngga dapat berekspresi dan berkreatfitas, hingga menemukan ruang perjumpaan lain atau biasa disebut dunia maya yang didasari atas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi …

Anak Sebagai Enemy Combatant Dalam Hukum Humaniter

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.383 UKT a

Penuntutan Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum Direvisi UU No. 7 Tahun 2017

Pasal 1(1) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara, Presiden . dan Wakil Presiden serta untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repub…

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Fisi…

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari violence, yang dalam bahasa asing disebut violentia.Violence erat berkaitan dengan gabungan kata latin “vis” (daya, kekuatan) dan “latus” yang berasal dari ferre (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari…

Penguasaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penguasaan dan Kepemilikan Hak Atas Tanah oleh Masyarakat Adat di Kepulauan Kei, pengaturan penegakkan hukum adat Larvul Ngabal terkait kepemilikan hak atas tanah serta kendala dalam penegakan hukum adat Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, Tipe penelitian secara yuridis normatif melakukan kajian yang berasal dari baha…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Bahwa suatu negara yang memilih bentuk negaranya berupa negara hukum, maka salah satu hal yang harus ada di dalam negara tersebut adalah perlindungan terhadap hak-hak rakyat atau secara universalnya dapat disebut perlindungan terhadap HAM. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dikarenakan negaralah yang memiliki kekuasaan (power) yang besar, sehingga untuk mencega…

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Ambon

Terdapat banyak pakaian bekas diperjual belikan di pasar-pasar maupun lewat online shop di kota Ambon. Pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang di import langsung dari Singapura maupun Malaysia yang dijual dengan harga yang lumayan fantastis bahkan lebih mahal dari pakaian baru. Pakaian bekas yang diperjual belikan bahkan belum dicuci. Konsumen merupakan pihak pemakai …

Pengaturan Mengenai Reklamasi dan Dampak Hukumnya Ditinjau dari UNCLOS 1982

Bersamaan dengan perkembangan zaman dan teknologi, pembangunan di setiap negara terus dilakukan dengan skala yang makin besar dan cepat, pembangunan yang dilakukan terus menerus di suatu negara otomatis membuat negara tersebut kekurangan lahan kosong, reklamasi menjadi salah satu cara dalam mengatasi masalah ini, reklamasi dalam pelaksanaanya belum diatur secara detil dalam UNLCOS 198…