Ditapis dengan
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312…
Tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggaran hak hidup sering dipicu minuman keras, dan penelitian ini menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 312/Pid.B/2023/PN Amb. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum dan pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk. Pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 312/pid.b/2023/PN Ambon)
- No. Panggil
- SP.3044 ANI p1
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN…
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membawa dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan izin Pertambang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN OLEH PERUSAHAN TAMBANG.
- No. Panggil
- SH.764 MAD h1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…
Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah Di Kabupaten Buru
- No. Panggil
- SH.763 JUN h1
“Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepenge…
nflik, terutama ketika dilakukan tanpa sepengetahuan ahli waris dari perkawinan pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembagian harta kepada ahli waris dan akibat hukum pembagian waris bagi istri dari perkawinan kedua tanpa sepengetahuan ahli waris. Isu hukum dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembagian harta kepada ahli waris dan apa akiba…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pembagian Harta Bersama Kepada Istri Dari Perkawinan Kedua Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris”
- No. Panggil
- SE.3016 DHA e1
Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
Kondisi terumbu karang di Wakatobi semakin memprihatinkan. Banyak terumbu karang mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau sianida, perubahan iklim, serta aktivitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Untuk mencegah terumbu karang yang terus meningkat. Di perlukan pelestarian terumbu karang yang berkelanjutan sebagai …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pelanggaran Terhadap Kerusakan Terumbu Karang Dan Pertanggung Jawabannya.
- No. Panggil
- SI.608 INA i1
Aspek Hukum Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Media Sosial,
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi secara signifikan, namun hal ini juga membuka peluang untuk penyalahgunaan, termasuk dalam bentuk pelecehan seksual non-fisik. Pelecehan seksual non-fisik yang sering terjadi di media sosial, seperti komentar dengan nuansa seksual dan penyebaran konten pornografi, dapat memberikan dampak psikologis ya…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Aspek Hukum Pelecehan Seksual Non-Fisik Di Media Sosial,
- No. Panggil
- SP.3044 RIS p1
Intervensi Kemanusiaan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhiا
Intervensi kemanusiaan merupakan salah satu bentuk tindakan dalam hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Namun dalam praktiknya, intervensi sering menimbulkan perdebatan karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dilindungi oleh Pia…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Intervensi Kemanusiaan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhiا di bimbing
- No. Panggil
- SI.607 MAN i1
Pencoretan E-roya Sertifikat Sebagai Jaminan Pada Kantor BPN Kota Ambon
Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dalam Pencoretan roya hak tanggungan, demi tertib administrasi pertanahan, setelah hutang debitur lunas, agar segera mendaftarkan roya hak tanggungan pada kantor pertanahan.Terdapat 2 jenis roya yaitu roya keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan yang…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pencoretan E-roya Sertifikat Sebagai Jaminan Pada Kantor BPN Kota Ambon
- No. Panggil
- SE.1206 PAT e1
Akibat Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Melanggar Hukum a…
Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, di dahului dengan rangkaian upacara adat. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, sanksi sep…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Perempuan Yang Melakukan Perkawinan Melanggar Hukum adat,
- No. Panggil
- SE.1205 ELI e1
PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNI…
Provinsi maluku menjadi salah satu wilayah yang sering terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kebanyakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Maluku terdiri dari perempuan dan anak anak. Maka Dalam hal upaya penanganan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah melak…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI MALUKU
- No. Panggil
- SP.3043 ERN p1
Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadi…
Putusan bebas (vrijspraak), pembebasan, apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan. Pasal 183 KUHAP, Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan setidaknya dua bukti yang sah, bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Amb.)
- No. Panggil
- SP.3042 ITA p1
Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Prince Gugu Alam, 202121111, Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi, dibimbing oleh pembimbing I, Reimon Supusepa, dan pembimbing II Jacob Hattu. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi dampak serius tersebut, sist…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- No. Panggil
- SP.3041 PRI p1
Kajian Hukum Internasional dan Hukum Nasional Tentang Impor Sampah Plastik …
Masuknya impor sampah plastik ke Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam aspek hukum dan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai impor sampah plastik serta bentuk pertanggungjawaban negara, khususnya negara pengirim sampah plastik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekat…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kajian Hukum Internasional dan Hukum Nasional Tentang Impor Sampah Plastik dan Tanggung Jawab Negara,
- No. Panggil
- SI.606 TES i1
“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Kurir N…
Definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah individu di bawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan apabila hak-haknya menjadi esensial. kasus Aanak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yakni, kejahatan terkait narkoba ini melibatkan anak-anak yang dimanfaatkan s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Kurir Narkotika”
- No. Panggil
- SP.3040 MAG p1
“Tinjauan Yuridis Penolakan praktik dokter asing di Indonesia dalam presp…
Kehadiran dokter asing di Indonesia menjadi isu yang kompleks, melibatkan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga medis, khususnya di daerah terpencil. Meskipun jumlah dokter asing yang teregristasi masih sangat terbatas keberadaan mereka dapay membantu melalui transfer pengethuan teknologi dan keahlian medis spesifik yang belum banyak diku…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Skripsi “Tinjauan Yuridis Penolakan praktik dokter asing di Indonesia dalam prespektif hukum internasional dan implikasinya terhadap kedaulatan nasional”
- No. Panggil
- SI.605 IMA i1
Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan,
Pemilik indekos adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan tempat tinggal sementara bagi penyewa dengan tingkat pembayaran tertentu. Namun, dengan maraknya indekos kedudukan pemilik indekos masih jadi perdebatan. Karena, secara hukum pelaku usaha indekos tidak termasuk dalam badan usaha yang berbadan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan keduduka…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kedudukan Pemilik Indekos Berdasarkan Hukum Perusahaan
- No. Panggil
- SE.1204 RIA e1
Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian,
Hubungan kerja dengan sistem upah harian merupakan bentuk hubungan kerja yang lazim diterapkan terutama di sektor informal dan padat karya. Namun dalam praktiknya, pekerja harian seringkali berada dalam posisi yang rentan secara hukum dan ekonomi. Ketidakpastian status kerja, minimnya perlindungan hukum, dan rendahnya akses terhadap hak-hak dasar ketenagakerjaan menjadi persoalan yang m…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Pekerja Upah Harian
- No. Panggil
- SH.762 HAR h1
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Di Tinjau …
Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan pada hukum sehingga semua perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku harus di proses melalui jalur hukum, Untuk itu pertanggungjawaban hukum atas tindakan kelalaian dan kealpaan juga dapat di mintai pertanggungjawabannya. Seperti dalam kasus kebakaran pada Gunung Bromo ini telah terjadi kesenjangan antara Per…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- No. Panggil
- SP.3039 OVI p1
Penerapan Sanksi Adat Balele Dalam Menyelesaikan Delik Adat Pada Masyarakat…
Penerapan sanksi adat seperti Balele seharusnya mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sanksi adat Balele di Negeri Rumahkay masi dijalankan secara nyata sebagai mekanisme penyelesaian delik adat, khususnya pelanggaran sumpah dan janji dala…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Penerapan Sanksi Adat Balele Dalam Menyelesaikan Delik Adat Pada Masyarakat Negeri Rumahkay”
- No. Panggil
- SP.3038 BER p1
tanggung jawab penyelenggara telekomunikasi dalam melindungi data pribadi p…
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi wajib menjaga kerahasiaannya. Namun, praktik daur ulang nomor telepon seluler sering menimbulkan masalah karena nomor yang sebelumnya digunakan masih menyimpan akses ke layanan digital seperti email, media sosial, hingga akun keuangan. Kondisi ini berpotensi mem…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- tanggung jawab penyelenggara telekomunikasi dalam melindungi data pribadi pada proses daur ulang nomor saluler,
- No. Panggil
- SE.1203 RIL e1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara