Kajian Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Pertama Berda…

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, di mana laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dalam ikatan sakral dalam suatu pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan Yang Maha Esa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan…

Female Genital Mutilation Dan Pertanggungjawabannya Menurut Hak Asasi Manusia

Female Genital Mutilation (FGM) adalah segala praktik pemotongan, pengikisan, atau penusukan atau praktik lainnnya dengan tujuan untun menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital wanita, seringkali dilakukan atas alasan budaya. World Health Organization mengatakan terdapat kurang lebih 200 juta wanita di seluruh dunia telah menjalani praktik FGM. Praktik ini menghadapi perselisi…

Legalitas Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan (S…

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan membahas permasalahan yaitu hukum normati. Penelitian hukum normatif di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma dalam hukum positif. Saat ini semakin banyak kasus tindak pidana yang sangat rumit untuk di ungkap, tidak jarang berakhir dengan penutupan kasus. Hal ini di karenakan pelaku menghilangkan jejak dengan …

Legalitas Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Oleh Kepala Desa

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.583 RUM l

Penanganan Tindak Pidana Tentang Perikanan (Illegal Fishing) Oleh Direktorat …

Illegal Fishing merupakan proses menangkap ikan atau segala kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Fakta yang sampai sekarang masih terjadi tindakan illegal fishing yang dilakukan dengan berbagai cara demi mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Contohnya Di perairan Maluku, selama periode tahun 2020-2022 setidaknya telah terjadi 2 kali tindakan illegal fishing, kedua kas…

Sanksi Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanp…

Pengaturan Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 thn 1974, kemudian sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.…

Upaya Hukum Terhadap Pekerja Yang Menerima Upah Dibawah Upah Minimum Regional

Masih banyak kasus gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) terjadi di Indonesia, karena diketahui banyak perusahaan yang tidak memahami aturan hukum terkait pengupahan atau banyak perusahaan sudah mengetahui namum tidak mematuhi aturan tersebut. Selain itu, para pekerja juga tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga pembiaran terus dilakukan. Ada beberapa contoh kasus nyata di buru…

Pertanggungjawab Hukum Terhadap Dampak Pertambagan Emas Di Gunung Botak

Usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian yang bernilai ekonomi dan apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat, dapat dijadikan pengembangan wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33, ayat (3) yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh …

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Konten Prank Pada Media So…

Pertanggungjawaban menjadi kewajiban seseorang, telah melekat bagi siapapun yang melawan hukum atas perbuatannya guna terciptanya bentuk pertanggungjawaban pidana yang melanggar norma hukum, yang telah diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseo…

Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (S…

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di atur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan Dengan…

Pemberian Dana Pensiun Seumur Hidup Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da…

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum. Di Indonesia, hukum dituangkan dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan perundangundangan. Produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya, terdapat produk hukum yang masih diberlakukan di era reofrmasi …

Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas Pemutaran Musi…

Pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran sudah sangat banyak dijumpai atau ditemukan pada zaman sekarang. Bukan tanpa alasan, pemutaran musik atau lagu di kafe dan restoran bertujuan untuk menarik minat konsumen agar pelaku usaha mendapatkan keuntungan ekonomi. pemutaran musik atau lagu secara komersial di kafe dan restoran oleh pelaku usaha ini diharuskan wajib membayar royalti sesu…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…

Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…

Penerapan Pembayaran Upah MIinum Di Kabupaten Kepulauan Aru

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian Hukum Normatif. Penelitian memiliki dua rumusan masalah yakni inggin mencari tahu Apakah penerapan upah minimum di kabupaten kepulauan aru sesuai dengan peraturan perundangundangan. akibat hukum jika pembayaran upah minimum regional tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Penelitian ini yang di lakukan ini merupakan Penelitian Yuridis Norma…

Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Anta…

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa dalam pasal 72 ayat (1) point c yang berbunyi pendapatan desa bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, point ini sangat jelas menegaskan bahwa salah satu sumber pendapatan di desa berasal dari Kabupaten/Kota yakni alokasi bagian dari hasil pungutan pajak dan retribusi daerah yang diserahkan k…

Kajian Yuridis Terhadap Anak Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya O…

Anak merupakan harapan bagi bangsa, yang artinya anak adalah generasi penerus bangsa. Anak yang juga sebagai warga negara mendapatkan hak dan kewajiban. Sebagai penerus bangsa anak berhak mendapatkan perlindungan,entah perlindungan dari negara maupun dari keluarga. Pada jaman sekarang banyak sekali anak yang menjadi pelaku tindak pelanggaran lalu lintas sehingga menyebabkan terjadinya k…

Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Anak adalah generasi penerus bangsa yaitu sebagai generasi masa depan yang telah dipersiapkan oleh Negara untuk nantinya dapat melanjutkan cita-cita luhur dan mulia sebagai manusia yang bermartabat baik, bertanggung jawab dan adil. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat maupun Negara. Salah satu bentuk perlindungan tehadap anak yang menjadi korban tind…

Keabsahan Surat Keputusan Mutasi Yang Dikeluarkan Oleh Pelaksana Harian Sekre…

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku menetapkan Surat Keputusan Mutasi kepada empat dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy. Salah satu Surat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 824.4/83 Tahun 2021 yang menetapkan Mutasi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Provinsi Maluku ke Rumah Sakit Umum Da…

Perlindungan Hukum Bagi konsumen Atas Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Stan…

Untuk menjamin keamanan dalam mengkonsumsi pangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur tentang hakhak konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 yakni: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebut, maka k…

Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…

Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …