Ditapis dengan
Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam s…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Apabila Terjadi Wanprestasi.
- No. Panggil
- SE.3039 SHE e1
Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tin…
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan suatu tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan individu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Strategi polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang
- No. Panggil
- SP.3066 ILA p1
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan D…
Skripsi ini membahas tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pemabangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan,pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. S…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Wangel Kabupaten Kepulauan Aru
- No. Panggil
- SH.768 MEL h1
Judul Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap K…
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa dalam menciptakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, tertib, teratur, lancar, nyaman dan efisien merupakan tujuan dari pemerintah. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban karena kerusakan jalan, sehingga dapat diduga bahwa penyelenggara jalan dalam hal…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kerusakan Jalan Di Kota Ambon”
- No. Panggil
- SH.767 KAL h1
Perlindungan City Branding Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang M…
City Branding merupakan suatu cara atau strategi yang dijalankan suatu kota tertentu untuk memperkenalkan, mempromosikan ataupun memasarkan kotanya kepada publik. City Branding merupakan sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan investasi dari pariwisata, dan juga sebagai pencapaian pembangunan masyarakat. Namun dalam sistem branding tentu perlu adanya perlin…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Perlindungan City Branding Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- No. Panggil
- SE.3038 IVI e1
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Di Kota Ambon
Perdagangan satwa liar merupakan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan yang memiliki dampak serius terhadap keanekaragaman hayati. Kota Ambon, sebagai bagian dari wilayah Indonesia Timur yang kaya akan spesies endemik, turut menjadi lokasi terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hal ini dapat mengancam kelangsungan spesies serta ekosistemny…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Di Kota Ambon
- No. Panggil
- SP.3065 YEM p1
"Tanggung Jawab Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dal…
Peredaran gelap narkotika di Provinsi Maluku menjadi isu serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Kondisi geografis Maluku yang terdiri dari banyak pulau dan perairan luas menyulitkan pengawasan dan penindakan, menjadikan provinsi ini rawan menjadi jalur peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memiliki kewenangan yang cukup luas dalam upaya penc…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Tanggung Jawab Hukum Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam Pencegahan dan Penindakan Peredaran Gelap Narkotika: Suatu Kajian Hukum Normatif"
- No. Panggil
- SP.3064 NUS p1
Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Reso…
Hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap DK PBB. Hak veto sering digunakan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB untuk menolak resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, sehingga mengganggu proses keputusan yang demokratis dan efektif. Dampak ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputus…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengaruh Penggunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Resolusi Konflik Internasional
- No. Panggil
- SI.614 EZA i1
Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
cessie adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru yang diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pengalihan hak taggih denga…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengalihan Hak Tagi Dengan Cessie Oleh Pihak Bank Pada Perjanjian Kredit,
- No. Panggil
- SE.3037 DRA e1
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN ANAK PADA TEMPAT PENITIPAN…
Tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Salah satu isu krusial yang muncul adalah pertanggungjawaban pidana penyelenggara tempat penitipan anak ketika terjadi …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANIAYAAN ANAK PADA TEMPAT PENITIPAN ANAK WENSEN SCHOOL DEPOK”
- No. Panggil
- SP.3063 IFA p1
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara