Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.323 MAH k

Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Oleh Kementerian Kelautan Dan P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.283 LET p

Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terka…

Pasar Arumbai sebagai pusat penjualan ikan mentah terbesar dikota Ambon, diketahui memilki ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang tidak memadai menyebabkan pelaku usaha ikan mentah, menggunakan air laut yang sudah tercemar oleh limbah domestik. Mengakibatkan ikan yang diperjual belikan menjadi tidak sehat dan segar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa h…

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Tiakur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1409 LET p

Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…

Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mengeksekusi Terpidana Kasus Ko…

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan jaksa yang berada di bawah naungan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaanya terjadi pertentangan norma, berdasarkan pasal 270 KUHAP yang mendapatkan kewenangan eksekusi tersebut adalah…

Penembakan Masyarakat Oleh Anggota Polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah-satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun kewajiban Polri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 4 huruf (a) “Memberikan Perlindungan, p…

Kajian Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dalam Penempatan Narapidan…

Permasalahan yang temui dalam penulisan Apakah Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Secara Bersama Telah Melanggar Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dan menganalisa Penerapan UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 dalam Penempatan Narapidana dan melihat Menganalisa Penempatan Narapidana Tindak Pidana Khusus dan T…

Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Senjata Api

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas pokok kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, Polri diberikan wewenang untuk menggunakan senjata api. Senjata api tersebut digunakan untuk melindungi warga masyarakat, menjaga diri, dan sesama anggota Polri dari kemungki…

Perlindungan Hukum Terhadap Penyampaian Pendapat Seseorang Melalui Media Sosial

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1145 MAH p

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam menanggulangi tindak pidana di berbagai bidang, dalam hal ini menyangkut bidang pertanahan khususnya tindak pidana penyerobotan tanah, yang merupakan suatu tindak pidana khusus yang mana masih lemah akan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai tindak pidana khusus . Untuk memecahkan masalah di atas, maka tipe penelitian yang dipakai adalah pe…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Polusi Asap Lintas Batas Negara Akibat Kebakar…

Gangguan asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang telah melewati batas negara, menjadi perhatian internasional karena menimbulkan masalah lingkungan dan ekonomi bagi negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Malaysia pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia akibat polusi udara dan gangguan penerbangan karena kabut asap tersebut menutupi ruang udara yang menjadi jalur pene…

Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Adat Atas Tanah Di Negeri Buano Utara Kecama…

Penyelesaian sengketa tanah pada lima So,a di Negeri Buano Uatara baik itu So,a atau Nuru Naini atau Soa Hitimala dengan tempatnya di daerah Tetuni Barkate (Tanjung Pamali), Nuru Huhuni atau Soa Nurlette dengan tempatnya di Haulisi Huhuni (Pulau Pua) dan daerah Henaolu, Nuru Na’ani atau Soa Tamalene dengan tempatnya di Huhun Eliopit (Gunung Eliopit), Nuru Eti atau Soa Tuhuteru setelah dat…

Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Pemuka Agama (Suatu Tinjauan Berdasarkan Pasal…

Pernikahan, Pemuka Agama

Manfaat Sanksi Adat Terhadap Perbuatan Zinah Yang Diselesaikan Menurut Hukum …

Penyelesaian, Zinah

Analisis Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Terhadap Kasus Psikotropika Nomor…

Putusan Bebas, Psikotropika

Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penahanan Pada Ruang Tahanan Sebagai Tahanan S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.403 SAW h

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Incest Dalam Kaitannya Dengan Delik A…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.402 SAP t

Kajian Yuridis Terhadap Perilaku Pedofilia Sebagai Tindak Pidana Perkosaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.229 MAH k

Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Terhadap UU No. 23 Tahun 2002 Tentang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.224 LUH k