Politik Hukum Bidang Kepariwisataan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.344 FAR p

Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.312 MEI a

Kebutuhan Penjaminan Mutu Pendidikan Di Daerah Kepulauan (Ditinjau Dari Persp…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.137 ATI k

Aspek Hukum Keperdataan Pada Pelayanan Jasa Kesehatan Oleh Rumah Sakit Umum D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.27 JAF a

Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru (Novum) Dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan K…

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah alat bukti baru atau novum dalam pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Adapun dasar pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang no. 48 tahun 2009 yang mengatur terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali …

Kajian Yuridis Terhadap Eksekusi Aset Badan Usaha Milik Negara Dalam Perkara …

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pengaturanya diatur dalam Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat kasus tidak dapatnya dieksekusi gugatan perdata ata…

Kedudkan Private Military Contractors/Pmcs Dalam Konflik Bersenjata Internasi…

Private Military Contractors (PMCs) merupakan sebuah peerusahan komersial yang menyediakan jasa militer yang berkaitan dengan keamanan secara profesional untuk mendapat keuntungan, baik secara domestik ataupun internasional. Keterlibatannya dalam konflik bersenjata sering menimbulkan ketidakjelasan peran dan statusnya di dalam Hukum Hmaniter Internasional, tidak sedikit yang beranggapan bah…

Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB

Dalam Hukum Internasional, suatu instrumen hukum internasional dapat diterima dan berlaku sebagai hukum nasional apabila suatu negara meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional, seperti halnya instrumen Hukum HAM internasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam suatu negara karena hasil ratifikasinya mengikat negara peratifikasi. Dalam prakteknya,…

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pid…

Keberadaan manusia serta kejahatan yang dilakukannya tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya, namun sekarang perkembangan kejahatan lebih pesat sehingga aturan hukum tidak dapat menjawab perkembangan tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang memiliki imbas yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun KPK bersama jajaran Kepolisian serta Kejaksaan se…

Hambatan Pelaksanaan Pra Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.929 FAR h

Tinjauan Kriminologis Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perilaku Kekerasan Seksual, Anak

Pemenuhan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Pemasyarakatan Kajian Perspektif Ha…

Warga Binaan Pemasyarakatan, Kebutuhan Biologis, Hak Asasi Manusia

Kajian Yuridis Atas Bukti Elektronik Pada Transaksi Komersial Elektronik

Proses transaksi dagang elektronik (e-commerce) dan transaksi dagang konvensional memiliki kesamaan. Baik dalam transaksi dagang elektronik (e-commerce) maupun dalam transaksi dagang konvensional terdapat proses penawaran, penerimaan penawaran (pembelian), pembayaran, dan penyerahan barang. Agar suatu kontrak/ perjanjian yang terjadi akibat transaksi dagang elektronik dapat dikatakan sah me…

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Pemotongan Biaya Administrasi T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.377 PAU p

Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.281 TUH a

Efektifitas Pengawasan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Pungutan Liar Dalam Pen…

Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi di parkiran. Dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan bukan dari sektor parkiran saja melainkan para Jukir juga harus di lakukannya Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum terlalu Efektif. Hal ini menyebabkan ada nama Jukir yang tidak terdaftar di Dinas Perhubungan. Ada juga daerah yan…

Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupat…

Perlindungan Kecelakaan Kerja Bagi Anak Buah Kapak (ABK) Yang Bekerja Di Peru…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.158 ALF p

Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara PHI Tentang Pemutusan Hubungan …

Edisi

1

ISBN/ISSN

798-979-769-235-3

Deskripsi Fisik

xii, 454 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

331.889 4 DAR h

Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-007-362-3

Deskripsi Fisik

x, 204 hlm., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 FAR a