Studi Kriminologis Kenakalan Remaja Di Kota Ambon

Kenakalan anak tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku, nilai-nilai yang dominan yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang biasanya bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Metode pene…

Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapida…

Analisa Teori Assosiasi Differensial Dalam Menjelaskan Perilaku Kenakalan Gen…

Banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sangat meresahkan serta mengganggu keamanan dan ketentraman warga masyarakat. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. geng motor terdorong melakukan aksi kejahatan dan upaya penanggulangannya serta perilaku geng motor sebagai sebuah bentuk kenakalan dari perspektif krimonologi. Hal ini menimbulk…

Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 menyatakan Frasa Pekerjaan Lain dalam Pasal 182 huruf L UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencangkup pengurus (fungsionaris) partai politik. Pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan men…

Kekuatan Mengikat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang…

Isu hukum dalam penulisan ini (i), Apakah PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang, (ii)Apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan tujuan dalam penulisan ini (i)untuk mengetahui dan menganalisis PKPU dapat mengatur hal-hal diluar undang-undang,(ii)untuk mengetahui dan menganalisis apakah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian …

Peran Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Di Kota Ambon

Tenaga kerja anak, bukanlah pekerja anak, namun anak yang bekerja rentan menjadi pekerja anak. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab XIV yang berhubungan dengan Pengawasan. Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan bentujuan untuk mengembalikan anak pada dunianya dan menikmati hakn…

Keabsahan Surat Keputusan Nomor 141 – 606 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.367 EFE k

Implikasi Penggunaan Senjata Pemusnah Massal terhadap Prinsip-prinsip Hukum H…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi penggunaan senjata pemusnah massal terhasap prinsip-prinsip Hukum Humaniter, serta mencoba mengeksplorasi dinamika keamanan internasional, terutama kepemilikan senjata pemusnah massal. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas at…

Intervensi PBB Terhadap Praktek Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional

Pada dasarnya terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan kecanggihan tekn…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Polusi Asap Lintas Batas Negara Akibat Kebakar…

Gangguan asap akibat kebakaran hutan di Indonesia yang telah melewati batas negara, menjadi perhatian internasional karena menimbulkan masalah lingkungan dan ekonomi bagi negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Malaysia pernah menyampaikan protes kepada pemerintah Indonesia akibat polusi udara dan gangguan penerbangan karena kabut asap tersebut menutupi ruang udara yang menjadi jalur pene…

Prespektif Hukum Diplomatik Pemindahan Kedutaan Besar Suatu Negara

Hukum Diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip - prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar pemufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip - prinsip tersebut dituangkan di dalam instrument - instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional. H…

Implikasi Penerapan Prinsip Non Intervxensi Dari Negara-Negara Asean Terhadap…

Etnis adalah suatu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap sama. Di dunia ini terdapat adanya kelompok etnis mayoritas dan etnis minoritas, sebenarnya hingga saat ini definisi tentang kelompok etnis minoritas belum dapat diterima secara universal, tetapi definisi etnis minoritas yang sering digu…

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kabut Asap Lintas Batas Dalam Perspektif Orga…

Kabut Asap sudah menjadi perhatian masyarakat Internasional semenjak Tahun 1980 hingga sekarang yang menjadi suatu ancaman bagi negara maupun negara yang secara langsung bertetangga dengan Indonesia yang merujuk pada kerugian ekonomi negara tetangga. Dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan memakai beberapa mekanisme penyelesaian dan konvensi yang sudah di tanda tangani. Organisasi I…

Pelanggaran Perbatasan Udara Negara Indonesia Oleh Pesawat Sipil Asing Di Tin…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang terjadi pada perbatasan udara Negara Indonesia oleh pesawat sipil asing, ditinjau dari hukum udara. Metode penelitian yang gunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi,…

Implikasi Hukum Self Defence Terhadap Penerapan Pasal 5 Persetujuan Nato Tahu…

Self Defence adalah hak untuk membela diri yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak ini dapaat digunakan suatu Negara dalam rangka mempertahankan diri dari sebuah serangan dari Negara lain, akan tetapi hak tersebut tidak semerta-merta hanya menjadi alasan suatu Negara yang diserang untuk melakukan penyerangan balasan yang pada akhirnya serangan te…

Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi Melalui Jalur Perdata

Upaya pengembalian kerugian Negara akibat korupsi melalui jalur perdata terdapat beberapa tahap yaitu, pembacaan gugatan, jawaban gugatan, tanggapan gugatan, tahap pembuktian kesimpulan putusan dan eksekusi terhadap aset hasil korupsi yang kemudian dimasukan ke kas negara. Perhitungan dan penentuan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pihak berwenang dapat dijadikan alat bukti oleh Kepo…

Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Dengan Adanya Kata Sepakat Dalam Pel…

Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, kata sepakat dalam pelaksanaan arisan online merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam pelaksanaan arisan online, sehingga mereka yang sepakat mengikat dirinya melalui akun media sosial yang telah disediakan oleh pelaksana arisan on…

Kajian Terhadap Perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang Kabupaten Buru Selatan …

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.sebagaina yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengingat perkawinan Panjar Di Desa Batu Karang, bahkan apabila dikaitkan dengan aspek Hak Asasi Manusi…

Kajian Yuridus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 118 / PDT. G / 2015 / P…

Penelitian ini mengkaji atas putusan pengadilan negeri ambon No. 118 / PDT. G / 2015 / PN. AB Terhadap sengketa tanah Eigendom Verponding No. 1066 yang dalam isi putusannya menyatan bahwa “gugatan yang di ajukan oleh penggugat di batalkan atau tidak dapat di terimah karena bukti-bukti yang di ajukan oleh penggugat tidak benar atau mengada-ngada, dan eksepsi oleh tergugat di terimah” sesuai …

Passing Off Sebagai Tindakan Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek

Perbuatan passing off sebagai tindakan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek merupakan perbuatan dengan mencoba membonceng merek terkemuka baik terdaftar maupun tidak terdaftar, dengan contoh kasus merek sinar laut dan sinar laut abadi. UU Tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya di pasal 21 Ayat (3) menegaskan bahwa Pemohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak bai…