Kajian Yuridis Terhadap Pembayaran Menggunakan Mata Uang Virtual (Virtual Cur…

Perkembangan mata uang virtual ini menimbulkan permasalahan hukum di Indonesia, khususnya yang mengenai perundang-undangan dan serta kebijakan yang terkait dengan mata uang. Penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran pada dasarnya bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Mata Uang. Selain itu, oleh karena mata uang virtual adalah mata uang yang ada didalam d…

Penerapan Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Terhadap Pelanggaran Hak As…

Penerapan Prinsip Responsibility to Protect terhadap pelanggaran Hak Asasi manusia: secara garis besar membahas mengenai Setiap hak yang ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif maksudnya hak diberikan kepada seseorang karena memang menjadi miliknya. Penetapan hak berhubungan dengan yang memilikinya. Ia menjadi tuan dari apa yang dimilikinya. Penetapan hak ini, juga berhubungan era…

Eksistensi Kantor Perwakilan OPM di Inggris Menurut Hukum Internasional

Penelitian hukum yang berjudul “Legalitas Kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford Inggris Menurut Hukum Internasional”, ini dilatar belakangi oleh adanya protes dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Inggris agar menutup kantor tersebut. Tujuan dari penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah Kantor OPM di Oxford Inggris memiliki eksistensi dalam hukum internasional. Metode penel…

Penerapan Norma HAM Bagi Etnis Rohingya Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB

Dalam Hukum Internasional, suatu instrumen hukum internasional dapat diterima dan berlaku sebagai hukum nasional apabila suatu negara meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional, seperti halnya instrumen Hukum HAM internasional dapat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dalam suatu negara karena hasil ratifikasinya mengikat negara peratifikasi. Dalam prakteknya,…

Penerapan Yurisdiksi Universal terhadap Pelaku Perekrutan Tentara Anak dalam …

Merekrut tentara anak secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada, dikarenakan anak merupakan kelompok masyarakat yang harus dilindungi dalam keadaan damai maupun perang. Meskipun sudah ada hukum yang mengatur diantaranya dalam Statuta Roma tahun 1998 yang kemudian membentuk Mahkahmah Pidana Internasional tahun 2002, yang secara hukum melarang perekrutan anak di bawah umur 15 tahun dan meng…

Fenomena Perilaku Premanisme Di Sekitar Pasar Mardika (Tinjauan Dari Perspekt…

Perilaku premanisme merupakan sebuah persoalan yang wajar dan normal dalam kehidupan di masyarakat.Aksi-aksi premanisme pada daerah ambon khusus pada kawasan pasar mardika ambon dewasa ini semakin meningkat dan sangat meresahakan masyarakat. Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadai.Preman pada umumnya tidak disida…

Kualifikasi Menggunakan dan Menguasai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 6…

Tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat dalam diri semua kalangan. Hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap generasi-generasi penerus bangsa jika narkotika tersebut disalahgunakan dalam penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap, dan juga meningkat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan tra…

Penggunaan Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemberian tunjangan perumahan dilakukan dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD. Tunjangan perumahan merupakan tambahan penghasilan tetapi tidak termasuk dalam penghasilan tetap Anggota DPRD karena sifat tunjangan perumahan dan transportasi dapat dihentikan dan digantikan dengan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan, sehingga tunjangan perumahan tid…

Kedudukan Piagam PBB Terhadap Enemy State Dalam Hukum Internasional

PBB merupakan salah satu organisasi Internasional dengan tujuan untuk memelihara perdamaian Dunia, setelah kegagalan yang dialami oleh LBB dalam misi yang serupa. PBB sebagai subjek Hukum Internasional mempunyai organ yang berfungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, seperti Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB mempunyai peran yang sangath penting dalam menyelesaian konfl…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Pertimbangan hakim adalah hal – hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangan hakikm dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal – hal penting dalam suatu persidangan. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menj…

Penerapan Praktik Disguised Extradition Dalam Hukum Internasional

Ekstradisi adalah suatu proses pengembalian seseorang yang disangka atau dituduh melakukan suatu kejahatan. Dalam perkembangannya secara umum diketahui bahwa ekstradisi baru dapat terlaksana setelah negara tempat pelaku berada (Negara Diminta/Requested State) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan negara yang meminta (Negara Peminta/Requesting State). Namu…

Disparitas Putusan Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNAmb dan Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PNAmb berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana bersifat maksimum, menimbulkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kedua putusan tersebut. Disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah…

Perlindungan Tawanan Perang Di Iraq Dan Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa III

Dalam Hukum Humaniter Internasional, Kombatan adalah status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Bagi kombatan yang jatuh atau tertangkap oleh pihak musuh, membuat status kombatan tersebut berubah menjadi tawanan perang. Namun terkadang sebagai tawanan perang, mereka belum tentu diperlakukan sengan baik sesuai aturan. Kasus L…

Persona Non Grata Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (Kasus Dubes Inggris di Iran)

Konvensi Wina 1961 mengatur tentang Hubungan Diplomatik antar negara. Dalam pasal 41 ayat (2) diatur komunikasi diplomatik, dan pasal 29 tentang hak kekebalan perwakilan diplomatik. Dalam hubungan diplomatik Inggris dan Iran terjadi penahanan Dubes Inggris, Rob Macaire pada 11 Januari 2020 yang kemudian dipersona non gratakan oleh Pengadilan Iran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian in…

Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar (Tinjauan Khusus Peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99473-2-4

Deskripsi Fisik

xix, 262 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAR p

Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Koperasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Terh…

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang mengusung membantu perekonomian masyarakat miskin malah bergerak hanya untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan koperasi dalam tinda…

Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-191-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 ARI d

Kontrak Dagang Ekspor (Seri Bisnis Internasional No.2)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-442-087-5

Deskripsi Fisik

x, 143 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 AMI k

Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96941-3-2

Deskripsi Fisik

xviii + 55 hlm,; 17 x 11 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ANH m

Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-408-001-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345 HAM s