Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, politik, administrasi negara, dan hukum tata negara Republik indonesia
Buku ini memuat bahasan antara lain: asas-asas ekologi lingkungan hidup,kesadaran dan unsur hukum lingkungan,pengertian hakikat,peranan perkembangan klasifikasi hukum,perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,dasar-dasar pemikiran landasan konstitusi,asas-asas dan tujuan pplh,ruang lingkup,instrumen yuridis,hak dan kewajiban masyarakat
Buku ini mrnjabarkan berbagai konflik dan upaya penyelesaian konflik yang terjadi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
Buku ini mengisikan masalah desentralisasi dan pemilihan kepala daerah, sebagai sesuatu yang cukup akural dan kemungkinan akan senantiasa berkembang terus mengisi perbendaharaan katalog nasional.
Buku ini mencoba mendalami secara ilmiah menyangkut bahaya, sanksi hukum, dan unsur persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.
Buku ini secara garis beras mengemukakan masalah pelaksanaan pakem berdasarkan undang - undang; pengawasan terhadap pers, radio, televisi dan film; pengawasan orang asing di indonesia dan diselingi dengan kegiatan jaksa masuk desa.
Buku ini disesuaikan dengan praktek sehari - hari sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca baik APH ( Hakim tindak pidana korupsi, jaksa, advokat), tersangka/ter[idana tindak pidana korupsi, akademisi, LSM antikorupsi, dan para pemerhati dibidang tindak pidana korupsi.
Buku ini mebahas tentang hukum yang sering diperdebatkan disidang pengadilan akan menjadi lebih jernih dan jelas.
Buku ini membahas mengenai masalah kejahatan di indonesia dan dengan cara bagaimana menyikapinya.
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran dan sebagainya.
Penangkapan terhadap seseorang dilakukan tanpa adanya bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyidik terkadang bertindak tanpa dasar yang jelas, sehingga keputusan mereka terkesan asal-asalan atau kurang mempertimbangkan aspek hukum yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas putusan bebas terhadap upaya hukum banding dalam tindak pidana pembu…
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara transaksi jual beli, terutama melalui platform online. Salah satu komponen penting dalam e-commerce adalah penggunaan filter digital yang berfungsi untuk menyaring, memvisualisasikan, serta memasarkan produk kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan filter digital juga berpotensi me…
Dalam mempertimbangkan suatu putusan oleh majelis hakim juga menjadi langkah penting dengan memperhatikan segala aspek berupa fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dengan pertimbangan hukum hakim yang merupakan argument yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutu…
Penyelenggaraan TAPERA berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 seharusnya menjadi sarana negara untuk menjamin pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional. Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak juga dijelaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup sejaht…
Perkembangan teknologi militer, khususnya penggunaan drone atau pesawat tanpa awak, telah menghadirkan tantangan baru dalam hukum humaniter internasional. Salah satu isu utama yang muncul adalah penggunaan drone misterius, yaitu drone yang digunakan dalam konflik bersenjata tanpa mencantumkan identitas atau bendera negara. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait p…
Tindak pidana penganiayaan yang marak terjadi di Indonesia sering kali hukumannya tidak sesuai dengan harapan para pihak yang berperkara, hal ini tidak terlepas dari putusan hakim yang dijatuhi bagi terdakwa dalam persidangan, akibat dari putusan yang dirasa tidak sesuai akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyakarat bagi aparat penegak hukum, seperti tindak penganiayaan yang terjadi…
Pengawasan obat dan makanan di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait koordinasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi daerah. Tanpa kerjasama yang efektif, pengawasan menjadi tidak optimal, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar standar keamanan produk. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dan membahas bentuk ko…
Pelaksanakan tugas-tugas Keimgrasian dalam rangka pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dilakukan dengan menerapkan prinsip selektif, yaitu orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat ,yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat bangsa dan negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia Metode peneliti…
Penelitian ini bertolak dari Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang berfungsi membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi warga sipil dari kejahatan perang. Hal ini diatur secara jelas dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum pidana internasional. Kasus di Republik Demokratik Kongo menjadi contoh nyata di mana eksploitasi sumber daya alam (SDA) …
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring berkembangnya masyarakat, kejahatan pun meningkat dan dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak ada habisnya. Pencurian adal…