Permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan kedudukan serta penmenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terkadang menimbulkan terjadinya sengketa dalam kontrak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas para pihak dalam kontrak pengadaan barang…
Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam praktek kontrak pengadaan barang/Jasa kedudukan pemerintah biasanya lebih kuat dan lebih dominan dari pihak swasta, hal mana kontrak tersebut telah dibuat dalam bentuk kontrak standar, karena telah disiapkan t…
Pelaksanaan kegiatan investasi yang terjadi adalah berdasarkan ijin dari Pemerintah Pusat, para penanam modal langsung menghubungi Gubernur, Bupati atau Walikota tanpa melakukan pendekatan dengan masyarakat (Masyarakat Hukum Adat). Berdasarkan ijin Gubernur, Bupati atau Walikota para penanam modal langsung memasuki lahan yang dituju untuk kegiatan investasi tanpa menghubungi Masyarakat Huku…