Ditapis dengan
Kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Dalam Tindakan Pemboman Kapal Berbe…
Penulisan ini berkaitan dengan kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Dengan rumusan masalah apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah menteri kelautan dan perikanan berwenang dalam tindakan pemboman kapal berbendera asing. Penelit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.338 MUL k
Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (S…
Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di atur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan Dengan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.580 NUS k
Pemekaran Kecamatan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Syarat-syarat pembentukan kecamatan diatur dalam Pasal 221 dan Pasal 222 UU No. 23 Tahun 2014 dan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008. Persyaratan-persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar pemekaran kecamatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.571 LEL p
Kewenangan Pengadilan Dalam Memutuskan Rehabilitasi Bagi Korban Salah Tangkap
Kesalahan penyidik polri dalam menjalankan tugasnya dapat berujung pada salah tangkap atau Error in persona. Perlu adanya rehabilitasi atau pemulihan nama baik bagi korban salah tangkap. Pengadilan memberikan rehabilitasi setelah adanya putusan bebas.pengadilan memiliki kewenanggan mengadili yang dibagi menjadi dua yaitu kewenangan Absolut dan kewenangan Relatif. Dalam penelitian ini …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1749 HUT k
Legalitas Penetapan Kerugian Keuangan Negara Oleh Aparat Pengawas Internal Pe…
Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam birokrasi lembaga pemerintah serta mencegah kesalahan dan penyimpangan pelaksanaan tugas oleh perangkat dalam birokrasi pemerintah maka keberadaan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dianggap sangat penting untuk melakukan pengawasan internal kepada perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Tetap…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.559 RUM l
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Ambon
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk mendapatkan pemenuhan tak terkeculi anak jalanan. Dalam Perda kota Ambon Nomor 23 Tahun 2017 pasal 1 Angka 54 huruf I menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan Perlindungan salah satunya bagi anak Jalanan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi pada kenya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.536 ARG p
Tindakan Polisi Merazia Warga Masyarakat Yang Tidak Menggunakan Masker Dengan…
Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.525 NAM t
Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon
Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.508 WAT k
Kewenangan Pembentukan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD…
Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu Bagaimana pengaturan pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya dan Bagaimana prosedur pembentukan kantor DPD RI di daerah pemilihannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.504 HAR k
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional
Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.379 WAT k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara