Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 4 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Tindak Pidana Perikan...
cover
Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan Dalam Mewujudkan Kepa…
Komentar Bagikan
Fransina Mailoya

Undang-Undang perikanan memberikan penegasan terkait penegakan hukum untuk kepastian hukum terkait tindak pidana bidang perikanan. Dalam hal penegakan hukum, dengan meningkatkan kemampuan kesiapan penegak hukum akan lebih intens berkoordinasi dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas prosedur pemeriksaan dan optimalisasi…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1442 MAI o
cover
Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…
Komentar Bagikan
Matheoz N Adriaanz

Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1376 ADR m
cover
Mekanisme Dan Prosedur Penenggelaman Dan Pembakaran Kapal Hasil Tindak Pidana…
Komentar Bagikan
Reylale E Solissa

Salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perikanan yaitu penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan. Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku illegal fishing agar tidak melanggar hukum, Hal ini memunculkan masalah Bagaimana mekanisme dan prosedur penenggelaman dan/atau pembakaran kapal hasil tinda…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1219 SOL m
cover
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
Komentar Bagikan
Ade Koeswara

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana dibidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1077 KOE k